Joe Biden Ingin Kumpulkan 30 Kepala Negara untuk Bersama Perangi Ransomware

JAKARTA – Penasihat keamanan nasional AS akan mengumpulkan pejabat dari 30 negara bulan ini dengan rencana untuk memerangi meningkatnya ancaman ransomware dan kejahatan dunia maya lainnya. Hal ini ditegaskan oleh Presiden AS, Joe Biden, pada Jumat, 1 September.

”Sesi online yang diselenggarakan oleh Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih juga akan ditujukan untuk "meningkatkan kolaborasi penegakan hukum" pada isu-isu seperti "penggunaan cryptocurrency secara ilegal," kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Pemerintahan Biden telah meningkatkan respons terhadap keamanan siber ke tingkat pemerintahan paling senior menyusul serangkaian serangan tahun ini yang mengancam akan mengacaukan pasokan energi dan makanan AS.

Produsen daging JBS SA  harus membayar 11 juta dolar AS untuk mengakhiri serangan terhadap sistemnya yang menghentikan produksi dan diyakini berasal dari kelompok kriminal yang memiliki hubungan dengan Rusia.

Colonial Pipeline  juga membayar geng peretas yang diyakini berbasis di Eropa Timur hampir 5 juta dolar AS untuk mendapatkan kembali akses, beberapa di antaranya kemudian dicabut kembali oleh penegak hukum AS.  Kedua perusahaan membayar uang tebusan dalam bitcoin.

Perangkat lunak tebusan bekerja dengan mengenkripsi data korban. Biasanya peretas akan menawarkan kunci kepada korban dengan imbalan pembayaran cryptocurrency yang dapat mencapai ratusan ribu atau bahkan jutaan dolar.

Pemerintahan Biden berharap bahwa kelompok informal baru mereka, yang mereka sebut Inisiatif Kontra-Ransomware, akan meningkatkan dorongan diplomatik mereka yang mencakup pembicaraan langsung dengan Rusia serta aliansi NATO dan negara-negara kaya Kelompok Tujuh (G7).

Pemerintah semakin fokus untuk memblokir apa yang disebutnya "aktivitas dunia maya berbahaya" China, sebuah tuduhan yang langsung dibantah Beijing.

Tidak segera jelas negara mana yang akan berpartisipasi atau kapan tepatnya pertemuan itu akan berlangsung.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan mereka sangat ingin mengatasi "penyalahgunaan mata uang virtual untuk mencuci pembayaran tebusan" dan berniat untuk "menyelidiki dan menuntut penjahat ransomware," banyak yang anonim dan menyerang institusi di negara lain.