JAKARTA – Facebook telah mengemukakan alasan untuk tidak menjual Giphy sebagai tanggapan keras terhadap regulator persaingan Inggris. Bahkan perusahaan teknologi tersebut mempertanyakan seruan pengawas untuk mendivestasikan situs GIF atas akses dan masalah anti-persaingan.
Facebook berargumen bahwa "ketidakmampuan CMA (Competition and Markets Authority) untuk mengeluarkan perintah apa pun terhadap Giphy menimbulkan pertanyaan serius mengenai pemberlakuan perintah divestasi dan apakah perintah semacam itu bisa efektif." Argumen itu termuat dalam sebuah surat yang diterbitkan oleh CMA pada Rabu, 8 September.
CMA bulan lalu mengisyaratkan bahwa Facebook, perusahaan media sosial terbesar di dunia, mungkin perlu menjual Giphy. Menurut CMA, berdasarkan temuan awal mereka menyatakan bahwa kesepakatan itu akan merugikan pasar iklan bergambar dan persaingan jaringan media sosial.
Facebook dalam tanggapannya mengatakan temuan sementara CMA memiliki "kesalahan mendasar," dan bahwa regulator Inggris telah gagal memberikan solusi alternatif yang "jauh lebih tidak mengganggu dan sama efektifnya" untuk menyelesaikan kesepakatan.
"Pandangan awal kami adalah bahwa divestasi penuh GIPHY akan mewakili solusi yang komprehensif dan efektif," kata juru bicara CMA. "Namun kami akan mempertimbangkan solusi perilaku apa pun yang diajukan sebagai bagian dari konsultasi kami."
BACA JUGA:
Facebook membeli Giphy, sebuah situs web untuk membuat dan berbagi gambar animasi, atau GIF, tahun lalu. Facebook kemudian untuk mengintegrasikannya dengan platform Instagram-nya. Kesepakatan itu, yang dilaporkan bernilai 400 juta dolar AS, dan telah menjadi subyek penyelidikan CMA sejak Januari, karena dinilai menyalahi aturan anti-persaingan.
Contoh lain di mana CMA memerintahkan penjualan unit gabungan adalah perintah pada Februari kepada Viagogo untuk melepaskan bisnis internasional pengecer tiket StubHub yang berbasis di AS. Viagogo menuruti perintah tersebut.
Regulator juga telah membentuk sayap pasar digital di dalamnya untuk memeriksa dominasi pasar perusahaan teknologi besar setelah mengatakan aturan yang ada tidak mencukupi.