JAKARTA - Media sosial dan aplikasi perpesanan, termasuk Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Twitter, sedang diblokir di Zambia pada Kamis kemarin saat pemilihan umum (pemilu) sedang berlangsung di negara Afrika Bagian Timur itu.
Mengutip The Verge, Jumat 13, Agustus disampaikan oleh organisasi hak digital Access Now dan pemantau internet NetBlocks, hal ini didasari karena untuk menghentikan penyebaran informasi yang salah tentang pemilu.
Pemblokiran yang memengaruhi penyedia internet milik negara dan jaringan pribadi lainnya tersebut, dapat memutus pemilih dari bentuk komunikasi vital selama pemilihan yang kontroversial.
"Kami telah memeriksa ini dan dapat mengonfirmasi bahwa tampaknya ada penutupan media sosial yang memengaruhi aplikasi kami dan lainnya, seperti Twitter," ungkao juru bicara Facebook kepada CNN Internasional.
BACA JUGA:
Diketahui, Presiden Zambia Edgar Lungu sedang mencari suaranya kembali, dengan pengusaha Hakainde Hichilema sebagai penantang utamanya. Lungu mengeluhkan adanya kekacauan di tiga provinsi yang membuat pemilu di wilayah tersebut tidak bebas dan tidak adil.
"Bagaimana Anda bisa berbicara tentang pemilihan umum yang bebas dan adil ketika lawan kita menganggap pemilihan ini sebagai perang?," ujar Lungu.
Di samping itu, Lungu juga menuduh ada oposisi yang mendalangi insiden brutal ini dan ingin memerintah Zambia dengan paksa. Tetapi, Lungu telah memerintahkan tentara untuk memperkuat kehadiran pasukan di provinsi Barat, Barat Laut, dan Selatan.
Komisi Pemilihan Zambia juga melaporkan adanya tingkat partisipasi yang "belum pernah terjadi sebelumnya" dalam pemilihan presiden dan parlemen, dengan antrean panjang tersisa di banyak tempat pemungutan suara pada pukul 6 sore waktu setempat ketika pemungutan suara akan berakhir.
Namun, suara masih diperbolehkan untuk diberikan kepada siapa pun yang masih mengantre. Biasanya informasi yang mempromosikan keamanan dan keselamatan pemilih akan disebarluaskan di media sosial dan aplikasi perpesanan, seperti mulai dari waktu tunggu pemungutan suara hingga contoh kecurangan pemilih potensial, tetapi sekarang masyarakat yang ingin mengetahui informasi meyoal pemilu, dan ingin berkomunikasi harus beralih menggunakan VPN.