JAKARTA - Nilai perdagangan kripto di Indonesia, menurut Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) hingga telah mencapai Rp 370 triliun. Sementara pelanggannya sudah mencapai 6,4 juta orang. Ini membuat sosialisasi kepada masyarakat dan pengambil kebijakan tentang investasi kripto dinilai sangat penting.
Pembahasan tentang mata uang kripto ini menjadi fokus Partai Golkar yang terus memperhatikan perkembangan kripto di Indonesia. Dalam diskusi Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Golkar mengenai pengaturan perdagangan crypto di Indonesia, Ketua Umum Partai Golkar menyoroti perkembangan investasi jenis baru tersebut.
Airlangga Hartarto, menyebut kripto adalah realita baru yang harus diperhatikan manfaat dan dampaknya bagi perekonomian nasional. Ia berharap semua pihak tidak alergi dengan kripto tetapi juga mempersiapkan segala hal agar dampak negatifnya bisa dikelola dengan baik.
"Sikap terbuka namun antisipatif sangat perlu bagi semua pihak, termasuk pembuat kebijakan dalam menanggapi crypto. Kita tidak boleh alergi karena bagaimana pun crypto adalah kenyataan saat ini dan masa depan, tetapi kita juga harus antisipatif agar bisa mengelola dampaknya," kata Airlangga dalam keterangannya kepada media, Rabu, 14 Juli .
Airlangga juga menilai kripto bisa menjadi alternatif dalam dunia keuangan. Beberapa negara juga sudah mempertimbangkan hal itu. Diakui, terdapat beberapa negara yang berusaha menutup kehadiran kripto seperti di China. Namun ada pula menyadari bahwa crypto adalah transformasi global yang kuat seperti El Savador, Korea Selatan, India bahkan Amerika Serikat.
BACA JUGA:
Pemerintah masing-masing negara saat ini perlu beradaptasi dan mengakomodasi kripto dalam sistem keuangan dan industri investasinya. Namun, Golkar juga menyadari bahwa ada sisi dan dampak negatif kripto yang bisa berpengaruh secara luas dalam sektor keuangan dan ekonomi secara umum.
"Semua pihak harus bisa melihat kripto secara komprehensif sehingga bisa melahirkan kebijakan terbaik. Tujuannya untuk memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan dampak negatifnya," ujar Airlangga.
Menurutnya, sikap pemerintah yang memasukkan crypto sebagai komoditas dan bukan mata uang adalah langkah bijak yang diambil pemerintah Indonesia.
"Bukan hanya berkaitan langsung dengan undang-undang soal uang dan alat transaksi, tetapi ini adalah langkah untuk mengelola sisi-sisi kripto yang bisa memberi dampak kurang baik bagi perekonomian nasional," ungkap Airlangga.
Ketua Balitbang Partai Golkar Jerry Sambuaga, menyatakan bahwa diskusi kripto yang digelar Golkar, merupakan bagian tak terpisahkan dari tekad Golkar untuk selangkah lebih depan daripada partai lain.
Balitbang Golkar selalu memantau perkembangan terbaru di semua bidang, sehingga bisa memberikan masukan yang tepat bagi para anggota Golkar yang menjadi pengambil kebijakan. Diskusi Balitbang Golkar mengenai crypto ini merupakan salah satu bentuk sosialisasi baik bagi internal Golkar maupun masyarakat umum.
Hal ini berkaitan dengan fenomena baru dalam perdagangan komoditas ini. Perdagangan setahun terakhir ini menjadi booming karena besarnya peminat. "Ada banyak keuntungan dan tentu ada potensi loss dalam perdagangan crypto. Karena itu masyarakat perlu tahu bagaimana bisa bertransaksi dengan aman dalam perdagangan crypto," ucap Jerry.
"Bagi pemerintah, banyak hal yang bisa dikembangkan tapi tentu pemerintah harus memastikan semua pihak dalam industri kripto mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku. Itulah sebabnya pengambil kebijakan juga perlu punya visi yang sama soal crypto," ujarnya.
