Golkar Bantah Dukung Prabowo karena Airlangga Sulit Jadi Capres

JAKARTA - Sekjen Partai Golkar Lodewijk F. Paulus membantah anggapan keputusan partainya mendukung Prabowo Subianto lantaran Ketua Umum, Airlangga Hartarto sulit menjadi calon presiden (capres).

Lodewijk menegaskan, keputusan tersebut telah berdasarkan pertimbangan dan kesepakatan bersama menyikapi dinamika politik yang ada. 

"Bukan masalah itu ya, bukan masalah pak Airlangga sulit atau tidaknya menjadi presiden. Tentunya ada realita politik yang harus kita perhitungkan kemarin sampai akhirnya mengambil keputusan seperti itu (mendukung Prabowo, red)," ujar Lodewijk, Selasa, 15 Agustus.

Lodewijk menuturkan, pihaknya belum mengajukan Airlangga sebagai cawapres mendampingi Prabowo ke partai-partai politik yang tergabung di koalisi. Menurutnya, soal nama cawapres harus dibicarakan bersama dengan Ketum partai Gerindra, PKB dan PAN. 

"Tetapi amanat Munas kan kita beri mandat kepada pak Airlangga untuk menentukan siapa capres siapa cawapres. Kita tunggu saja lah perkembangan berikutnya," tuturnya. 

Apalagi, lanjutnya, setiap partai juga mengusulkan nama untuk maju mendampingi Prabowo di Pemilu 2024 mendatang. 

"Tentunya para ketua partai-partai koalisi ini punya calon masing-masing dong. Kita punya calon wakil presiden dalam hal ini pak Airlangga Hartarto, kemudian PAN mencalonkan Erick Thohir, PKB mencalonkan Cak Imin, jadi masing-masing," kata Lodewijk.

"Nah, ini kan baru wacana-wacana yang disampaikan itu keputusan partai masing-masing. Untuk membicarakan fiksnya bagaimana, para ketua umum ini tentunya akan berbicara tentunya dengan Pak Prabowo," sambungnya. 

Sebelumnya, mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla alias JK, mengatakan kenyataan politik sekarang menyulitkan Golkar mendapat dukungan dari partai politik lain untuk sama-sama mendukung pencapresan Airlangga Hartarto.

Meskipun, kata dia, keputusan musyawarah nasional (munas) Partai Golkar 2019 memutuskan ketua umumnya Airlangga Hartarto menjadi capres di Pilpres 2014. 

"Ya sulit. Orang Golkarnya juga itu melihat kenyataan yang ada," ujar JK.

Kendati begitu, mantan wakil presiden ini menghormati pilihan politik partainya yang mendukung pencapresan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di ajang Pilpres 2024.

JK menjelaskan, bagaimana pun Golkar sendiri tak bisa mencalon presiden dan wakil presiden (capres-cawapres) karena belum memenuhi aturan presidential threshold 20 persen, mau tak mau Golkar harus berkoalisi dengan partai politik lain untuk mencapai presidential threshold.

"Ya tiap partai kan perlu berkoalisi. Ya tentu kita menghargai hal tersebut, tinggal mereka menjalankan proses selanjutnya bagaimana teknisnya," katanya.