Ingin Jadi 10 Bank Teratas di Dunia, Bank Sentral UEA Tiga Tahun Lagi Luncurkan Mata Uang Digital
Bank Sentral UEA, ingin menjadi bank terdepan yang menerapkan mata uang digital. (foto: dok. CBUAE).

Bagikan:

 

JAKARTA - Uni Emirat Arab menjadi negara terbaru yang bergabung dalam perlombaan untuk bereksperimen dengan mata uang digital internal. Menurut rencana dalam tiga tahun ke depan, 2023-2026, Bank Sentral UEA (CBUAE), mengumumkan peluncuran mata uang digitalnya. Mereka ingin menjadi 10 bank sentral teratas di seluruh dunia.

Strategi CBUAE melibatkan tujuh tujuan untuk membantu dan mendorong ambisi transformasi digital negara itu. Terutama fokus pada layanan keuangan. Gulf News melaporkan bahwa transformasi ini akan sangat ditentukan oleh literasi terbaru dari kecerdasan buatan dan solusi data besar.

Strategi inovasi UEA ini ditujukan untuk merampingkan “sistem inspeksi, pemantauan dan asuransi” melalui teknologi. Pemerintah akan melibatkan penggunaan UAE Pass, sistem identitas digital untuk melacak warga  guna meningkatkan inklusi keuangan dan akses mudah ke layanan keuangan. 

Sejalan dengan tujuannya dalam inisiatif Ekonomi Hijau dari Visi 2021, pemerintah UEA membayangkan untuk mengembangkan infrastruktur cloud yang aman guna mendukung inovasi yang konsisten. Gulf News juga melaporkan bahwa CBUAE telah meluncurkan sebuah survey bernama "Future Expectations and Needs of Partners Survey," yang telah dijadwalkan pada 15 Juli 2021.

Banyak negara teluk lain, sebelumnya juga telah mengisyaratkan kesiapan mereka untuk bereksperimen dengan teknologi digital. UEA kini menjadi regulator pertama yang mengumumkan minat tersebut jadwal yang sudah disusun ketat.

Mata uang kripto yang terus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat umum, memaksa pemerintah banyak negara untuk lebih memperhatikan perkembangan seputar penggunaan blockchain dan digitalisasi dalam sistem keuangan mereka yang ada.

Awal bulan ini, perdana menteri Vietnam Phạm Minh Chính menyatakan minatnya untuk menguji coba mata uang digital  sebagai bagian dari strategi pengembangan e-government yang lebih luas. Padahal  pemerintah Vietnam sebelumnya telah melarang penggunaan Bitcoin (BTC) untuk pembayaran. Namun, warga masih diizinkan untuk berinvestasi secara pribadi di BTC tanpa adanya pengawasan peraturan.

Kehadiran Bitcoin di pasar keuangan arus utama yang semakin kuat dari hari ke hari, membuat pemerintah di seluruh dunia mengevaluasi kembali kasus penggunaan untuk Bitcoin dan implikasi langsungnya pada pergeseran kekuatan politik.