Pemerintah Inggris Pangkas Investasi AI Rp26,4 Triliun dalam Upaya Penghematan Anggaran

JAKARTA - Pemerintah Inggris yang dipimpin oleh Partai Buruh sedang merancang strategi baru untuk kecerdasan buatan (AI) dengan fokus pada penghematan anggaran, menjelang anggaran musim gugur yang krusial. Strategi ini menempatkan prioritas pada adopsi teknologi AI di sektor publik dibandingkan dengan investasi langsung ke industri.

Sejak mengambil alih kekuasaan pada bulan Juli, pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer telah meninjau kembali biaya terkait AI dan memutuskan untuk membatalkan investasi sebesar 1,3 miliar pound (Rp26,4 triliun) yang telah direncanakan oleh pemerintahan Konservatif sebelumnya. Ini termasuk pembatalan investasi senilai  800 juta pound untuk pengembangan superkomputer di Universitas Edinburgh.

Meski jumlah  1,3 miliar pound dianggap kecil dalam lanskap AI global, keputusan ini menuai kritik dari para pemimpin industri yang menganggap bahwa Inggris semakin kurang mendukung inovasi. Sebagai perbandingan, Prancis baru-baru ini berkomitmen untuk menginvestasikan 2,5 miliar euro (Rp42,7 triliun) dalam pengembangan teknologi ini di dalam negeri.

Pemerintah Inggris juga sedang mempertimbangkan untuk membatalkan rencana pembukaan kantor di San Francisco untuk Institut Keamanan AI, yang sebelumnya dijadwalkan dibuka musim panas ini. Keputusan ini dipandang sebagai langkah untuk menghemat biaya di tengah tekanan anggaran yang terus meningkat.

Menteri Teknologi, Peter Kyle, yang ditunjuk pada bulan Juli, telah memecat salah satu pendiri Institut Keamanan AI, Nitarshan Rajkumar, dari jabatannya sebagai penasihat kebijakan senior. Langkah ini menuai kritik dari beberapa pihak yang melihat pemecatan tersebut sebagai kesalahan strategis.

Sementara itu, pemerintah telah merekrut Matt Clifford, seorang pengusaha teknologi, untuk merumuskan strategi baru yang akan disampaikan pada bulan September, menjelang Pernyataan Musim Gugur pemerintah pada bulan berikutnya. Strategi ini diharapkan akan memberikan arah baru dalam penerapan AI di sektor publik, sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya operasional.

Keputusan pemerintah ini muncul di tengah kekhawatiran bahwa Inggris mungkin kehilangan momentum dalam persaingan global di bidang AI, terutama ketika negara-negara lain seperti Prancis memperkuat investasi mereka di sektor ini