Bagikan:

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sedang mendorong pembangunan sarana transportasi massal berbasis kereta api. Sebab, katanya itu mampu menghemat biaya operasional sebesar Rp100 triliun.

Jika dirinci, kata Luhut, nilai tersebut terdiri dari penghematan biaya operasional kendaraan senilai Rp40 triliun dan Rp60 triliun untuk perawatan jalan.

"Jumlahnya setara 4 persen dari produk domestik regional bruto dan penggunaan transportasi massal akan mengurangi kemacetan yang signifikan," katanya, dalam diskusi virtual, Rabu, 19 Agustus.

Tingginya biaya penghematan dari infrastruktur kereta api ini, kata Luhut, tergambar dari banyaknya jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi massal itu. Berdasarkan data PT KAI Commuter Line tercatat sebanyak 336 juta penduduk keluar masuk Jakarta pada tahun 2019.

Lebih lanjut, Luhut berujar, pengembangan moda transportasi massal berbasis kereta api ini tidak hanya akan dibangun di pulau Jawa saja. Ia menegaskan, pemerintah juga akan mengembangkannya di Bali, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera.

"Pemerintah juga berkomitmen membuat angkutan sungai, danau dan penyeberangan karena memberikan peran yang sangat peting sebagai unsur konektivitas," tuturnya.

Menurut Luhut, pembangunan infrastruktur transportasi sangat penting untuk menghubungkan seluruh pulau yang jumlahnya mencapai lebih dari 17.500. Pembangunan infastruktur yang merata dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

"Pembangunan ini akan meberikan efek ganda (multiplier effect) yang akan menjamin perkembangan ekonomi nasional," jelasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan, transportasi memiliki peran penting untuk menghubungkan satu wilayah dengan yang wilayah lain. Trasnportasi juga menjadi urat nadi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

Menurut Budi, transportasi mampu berperan sebagai perekat keberagaman suku budaya, ras dan Bahasa. Karena Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki lebih dari 17 ribu pulau dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote.

"Tranportasi adalah simpul konektivitas yang mengikat, merajut keberagaman identitas baik suku, budaya, ras, maupun bahasa. Kehadiran pemerintah melalui Kementerian Perhubungan penting. Kita harus memikirkan yang terdepan, terluar, terpencil untuk memperkokoh keberagaman," katanya.

Sekadar informasi, di tahun ini pemerintah menaikkan anggaran infrastruktur dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 sebesar 4,9 persen menjadi Rp419,2 triliun. Nilai anggaran infrastruktur tersebut merupakan yang terbesar di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Adapun anggaran infrastruktur pada 2020 terdiri atas infrastruktur ekonomi sebesar Rp405,1 triliun, infrastruktur sosial Rp8,7 triliun, dan dukungan infrastruktur sebesar Rp5,3 triliun.