Raksasa Teknologi Desak Malaysia Tunda Rencana Lisensi Platform Media Sosial

JAKARTA - Sebuah kelompok industri Asia yang mencakup Google, Meta, dan X mendesak Malaysia dalam surat terbuka untuk menunda rencana yang akan mewajibkan layanan media sosial mengajukan lisensi, dengan alasan kurangnya kejelasan terkait peraturan yang diusulkan.

Namun, surat dari Asia Internet Coalition (AIC) tersebut dihapus dari situs web mereka pada Senin malam, 26 Agustus dan kelompok tersebut tidak segera menanggapi permintaan penjelasan dari media.

Grab, anggota koalisi ini, dalam pernyataan terpisah mengatakan bahwa mereka tidak diinformasikan atau dikonsultasikan terkait surat tersebut, serta menambahkan bahwa rencana pemerintah tidak berdampak pada operasional mereka.

Pada Juli, regulator komunikasi Malaysia menyatakan bahwa platform media sosial dengan lebih dari delapan juta pengguna di negara tersebut akan diwajibkan untuk mengajukan lisensi mulai bulan ini sebagai bagian dari upaya untuk memerangi kejahatan siber. Tindakan hukum dapat diambil terhadap platform yang tidak mematuhi aturan tersebut hingga 1 Januari 2025.

Dalam surat bertanggal Jumat 13 Agustus dan ditujukan kepada Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, AIC - yang juga anggotanya termasuk Apple Inc dan Amazon - mengatakan bahwa rezim lisensi yang diusulkan "tidak dapat diterapkan" untuk industri dan dapat menghambat inovasi dengan memberikan beban yang tidak semestinya pada bisnis.

Kelompok ini mengatakan bahwa tidak ada konsultasi publik formal terkait rencana tersebut, sehingga menciptakan ketidakpastian di kalangan industri mengenai cakupan kewajiban yang akan dikenakan pada platform media sosial.

"Tak satu pun platform yang dapat diharapkan untuk mendaftar di bawah kondisi seperti ini," tulis Managing Director AIC, Jeff Paine dalam surat yang diposting di situs web kelompok tersebut.

Kementerian komunikasi Malaysia menolak untuk mengomentari surat tersebut. Kantor perdana menteri juga tidak menanggapi permintaan komentar.

AIC juga mengungkapkan kekhawatiran bahwa peraturan yang diusulkan dapat menghambat ekonomi digital Malaysia yang sedang berkembang, yang telah menarik investasi signifikan tahun ini. Kelompok tersebut mengatakan bahwa mereka berbagi komitmen pemerintah untuk menangani masalah online, tetapi timeline implementasi yang diusulkan meninggalkan industri tanpa kejelasan dan waktu yang cukup untuk menilai dampaknya.

Pemerintah Malaysia melaporkan peningkatan tajam dalam konten media sosial yang berbahaya awal tahun ini dan mendesak perusahaan media sosial, termasuk Meta dan platform video pendek TikTok, untuk meningkatkan pemantauan di platform mereka.