Meta Kritik Rencana Lisensi Media Sosial Malaysia, Kurang Jelas dan Ancam Inovasi

jakarta - - Seorang pejabat Meta Platforms iNC., pada Rabu 30 Oktober mengkritik rencana Malaysia untuk mewajibkan platform media sosial mengajukan lisensi regulasi mulai Januari mendatang. Meta beralasan bahwa usulan tersebut kurang memiliki panduan yang jelas dan memberikan sedikit waktu bagi perusahaan untuk mematuhi aturan tersebut, yang dinilai berisiko terhadap inovasi dan pertumbuhan digital di negara itu.

Malaysia sebelumnya mengumumkan pada Juli lalu bahwa platform media sosial dan layanan pesan yang memiliki lebih dari delapan juta pengguna harus memperoleh lisensi sebagai bagian dari upaya untuk menekan kasus penipuan finansial, perundungan siber, dan kejahatan seksual di dunia maya. Perusahaan-perusahaan tersebut terancam menghadapi tindakan hukum jika tidak memenuhi persyaratan lisensi pada 1 Januari 2025.

Namun, langkah ini menuai kritik, termasuk dari kelompok industri Asia yang di dalamnya terdapat Meta. Mereka mendesak pemerintah Malaysia untuk menunda rencana tersebut pada bulan Agustus. Meski demikian, Menteri Komunikasi Malaysia, Fahmi Fadzil, menegaskan bahwa aturan baru tetap akan diberlakukan, dengan menyatakan bahwa perusahaan teknologi harus mematuhi hukum lokal jika ingin terus beroperasi di Malaysia.

Rafael Frankel, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Asia Tenggara, mengatakan bahwa perusahaan masih mempertimbangkan apakah akan mengajukan lisensi sebelum tenggat waktu Januari, karena kurangnya kejelasan mengenai regulasi baru tersebut. Menurut Frankel, kerangka waktu untuk mengajukan lisensi dinilai "sangat dipercepat," sementara kewajiban bagi perusahaan media sosial dalam rencana ini masih tidak jelas.

Dalam unggahan di Facebook pada Rabu setelah pertemuan dengan perwakilan Meta, Fahmi mengucapkan terima kasih atas kesiapan perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah, tetapi mendesak Meta untuk lebih proaktif dalam mengatasi konten seksual yang melibatkan anak di bawah umur di platformnya.

Meta menyatakan bahwa mereka memiliki tujuan yang sama dengan pemerintah Malaysia untuk menciptakan lingkungan online yang aman dan telah bekerja sama dengan regulator komunikasi untuk menghapus atau membatasi konten berbahaya di platformnya.