Uni Eropa Akan Resmikan Proses Sertifikasi untuk Teknologi Penghilang Karbon Dioksida

JAKARTA – Dewan dan Parlemen Uni Eropa (UE) mencapai kesepakatan sementara dalam membuat kerangka sertifikasi untuk teknologi penghilangan karbon, pertanian karbon, dan penyimpanan karbon.

Sertifikasi ini dibuat untuk memfasilitasi dan mempercepat aktivitas penghilangan karbon serta pengurangan emisi tanah di UE. Selain itu, sertifikasi penghilangan karbon ini akan mendukung netralitas iklim atau emisi nol bersih pada tahun 2050.

Setelah sertifikasi teknologi penghilang karbon dioksida ini disahkan, perusahaan yang mengadopsi strategi nol emisi karbon harus mengikuti proses sertifikasi. Pemerintah akan menyaring proyek yang menjanjikan pengurangan emisi, tetapi tidak dilakukan dengan baik.

Sertifikasi ini akan mencakup empat jenis pengurangan emisi, yaitu penghilangan karbon secara permanen, penyimpanan karbon sementara di produk yang tahan lama, penyimpanan karbon sementara dari pertanian karbon, dan pengurangan emisi tanah.

“Penyimpanan karbon sementara dari pertanian karbon dan kegiatan pengurangan emisi tanah harus bertahan setidaknya lima tahun untuk mendapatkan sertifikasi dan tidak boleh menyebabkan pembebasan lahan untuk tujuan spekulatif yang berdampak negatif terhadap masyarakat pedesaan,” kata Dewan UE dalam keterangan resmi.

Sementara itu, proses sertifikasi penghilangan karbon ini harus melewati empat kriteria umum. Kriteria yang diajukan oleh Komisi adalah kuantifikasi, penambahan, penyimpanan jangka panjang, dan keberlanjutan.

Empat kriteria ini akan dikembangkan ke dalam metodologi sertifikasi yang disesuaikan dengan jenis dan tujuan dari penghilangan karbon. Pengembangan metodologi sertifikasi ini akan dikerjakan oleh Komisi Eropa bersama kelompok ahli.

“Komisi, dibantu oleh kelompok ahli, akan mengembangkan metodologi sertifikasi yang disesuaikan untuk berbagai jenis kegiatan penghilangan karbon dengan tujuan untuk memastikan penerapan kriteria penghilangan karbon yang benar, selaras, dan hemat biaya," jelas Dewan UE.