JAKARTA - Kementerian Keuangan Spanyol sedang mempertimbangkan perluasan kontrolnya terhadap pemantauan mata uang kripto di negara tersebut agar dapat menyita aset digital untuk menyelesaikan utang pajak.
Menurut laporan, kementerian di bawah kepemimpinan María Jesús Montero sedang mengembangkan reformasi legislasi terhadap Hukum Pajak Umum, khususnya Pasal 162, untuk memungkinkan Agensi Pajak Spanyol mengidentifikasi dan menyita aset kripto yang dimiliki oleh wajib pajak yang memiliki utang pajak yang belum dibayar.
Pada tanggal 1 Februari, sebuah dekrit kerajaan mulai berlaku yang memperluas jumlah entitas yang diberi kekuatan pengumpulan pajak. Sebelumnya, hanya bank, bank tabungan, dan koperasi kredit yang dapat melaporkan ke Kementerian Keuangan.
Kementerian Keuangan juga berencana untuk lebih agresif dalam memerangi penggelapan pajak. Mereka berusaha memaksa bank dan lembaga uang elektronik untuk melaporkan semua transaksi kartu.
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
DLC Record’s Fragment: Keian Command Championship Bakal Rilis pada 9 Februari
05 Februari 2024, 21:30 -
| TEKNOLOGI
Waspadai Crypto Drainer, Malware yang Mencuri Aset Digital Warga Singapura
05 Februari 2024, 21:05 -
| TEKNOLOGI
Nayib Bukele, Presiden yang Pro-Bitcoin, Kembali Pimpin El Salvador
05 Februari 2024, 20:35
Kecepatan penerapan perubahan ini menimbulkan beberapa tantangan di bidang regulasi. Spanyol berusaha bergerak proaktif dengan berbagai regulasi untuk mengatur kripto. Pada Oktober 2023, Kementerian Ekonomi dan Transformasi Digital Spanyol melaporkan bahwa kerangka kerja kripto Uni Eropa pertama, Regulasi Pasar dalam Aset Kripto (MiCA), akan berlaku nasional pada Desember 2025, enam bulan sebelum batas waktu resmi.
Penduduk Spanyol yang menyimpan aset kripto pada platform non-Spanyol memiliki waktu hingga akhir bulan depan untuk melaporkannya kepada otoritas pajak. Periode pengisian formulir deklarasi 721 dimulai pada 1 Januari 2024, dan berakhir pada akhir Maret. Wajib pajak perorangan dan perusahaan harus mendeklarasikan jumlah dana yang disimpan di akun kripto mereka di luar negeri per 31 Desember 2023.
Namun, hanya individu dengan neraca lebih dari setara dengan 50.000 euro (Rp 851,9 juta) dalam aset kripto yang wajib melaporkan kepemilikan aset mereka di luar negeri. Mereka yang menyimpan aset mereka di dompet penyimpanan sendiri harus melaporkan kepemilikan mereka melalui formulir pajak kekayaan standar 714.
