RUU Drone AS Larang Pemerintah Beli Drone dari China, Dukung Industri Lokal

JAKARTA - Anggota-anggota terkemuka dari sebuah komite Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang fokus pada China telah memperkenalkan sebuah rancangan undang-undang yang bertujuan untuk melarang pemerintah AS membeli drone buatan China.

Mike Gallagher, Ketua komite dari Partai Republik, dan Raja Krishnamoorthi, Anggota Partai Demokrat yang menempati peringkat teratas dalam komite tersebut, akan memperkenalkan "American Security Drone Act" pada hari Rabu, 1 November, demikian pernyataan yang diberikan kepada media oleh para legislator.

"Rancangan undang-undang ini akan melarang pemerintah federal menggunakan uang pajak warga Amerika untuk membeli peralatan semacam ini dari negara seperti China," ujar Gallagher, dikutip VOI dari Reuters. "Ini sangat penting bagi Kongres untuk segera mengesahkan rancangan undang-undang bipartisan ini demi melindungi kepentingan Amerika Serikat dan rantai pasokan keamanan nasional kami."

Rancangan undang-undang ini juga akan menghalangi pemerintah lokal dan negara bagian untuk membeli drone buatan China menggunakan dana hibah federal, dan akan menuntut laporan federal yang merinci jumlah drone komersial off-the-shelf asing dan sistem pesawat tak berawak yang dibeli oleh departemen dan lembaga federal dari China.

Krishnamoorthi mengatakan bahwa rancangan undang-undang ini "akan membantu melindungi dari potensi kerentanan karena ketergantungan lembaga-lembaga pemerintah kita pada teknologi drone buatan asing dan akan mendorong pertumbuhan industri drone di Amerika Serikat."

Secara terpisah, Senat AS pada Selasa 31 Oktober menyetujui secara bulat sebuah amendemen yang diajukan oleh Senator Partai Republik Marsha Blackburn dan Senator Partai Demokrat Mark Warner yang akan melarang Administrasi Penerbangan Federal (FAA) dari mengoperasikan atau memberikan dana federal untuk drone yang diproduksi di China, Rusia, Iran, Korea Utara, Venezuela, atau Kuba.

"Uang pajak tidak boleh pernah digunakan untuk mendanai drone yang diproduksi di wilayah-wilayah yang bersikap bermusuhan terhadap negara kita," ujar Blackburn.

Baru-baru ini, China mengumumkan kontrol ekspor terhadap beberapa jenis drone dan peralatan terkait drone, dengan alasan ingin menjaga "keamanan nasional dan kepentingan."

Pada tahun 2020, Departemen Perdagangan AS memberlakukan pembatasan ekspor terhadap produsen drone berbasis China, DJI, dengan tuduhan keterlibatan dalam penindasan minoritas Uighur di China dan membantu militer.

Lebih dari 50% dari drone yang dijual di Amerika Serikat diproduksi oleh DJI, dan drone tersebut merupakan yang paling populer digunakan oleh lembaga keamanan publik, demikian menurut anggota Partai Republik yang mengutarakan pendapat tersebut awal tahun ini.

Pada tahun 2019, Kongres AS melarang Pentagon membeli atau menggunakan drone dan komponennya yang diproduksi di China.