Bagikan:

JAKARTA - Dua anggota kongres AS dari Partai Republik, Senator Cynthia Lummis dan Perwakilan French Hill, mendesak Departemen Kehakiman AS (DoJ) untuk menuntut Binance dan Tether.

Binance merupakan bursa kripto terbesar di dunia, sedangkan USDT adalah stablecoin yang nilainya terikat dengan dolar AS. USDT diterbitkan oleh Tether. Binance dan Tether diduga mendukung kelompok teroris melalui pelanggaran hukum.

Lummis dan Hill mengirim surat kepada Jaksa Agung AS, meminta DoJ untuk segera menginvestigasi Binance dan Tether. Mereka menuding bahwa kedua perusahaan itu telah melanggar sanksi dan Undang-Undang Kerahasiaan Bank yang berlaku.

Mereka juga meminta DoJ untuk mengambil langkah hukum terhadap Binance dan Tether terkait serangan Hamas, kelompok militan Palestina, terhadap Israel. Mereka ingin keputusan pengadilan mencerminkan tingkat kesalahan Binance dan Tether dalam kasus ini.

Sebelumnya, Binance telah menangguhkan lebih dari 100 akun yang diduga terkait dengan Hamas. Tether juga telah memblokir aset digital senilai lebih dari $873.000 (Rp13,8 miliar). Langkah-langkah ini menunjukkan bahwa Binance dan Tether telah bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah pendanaan terorisme dengan mata uang kripto.

Namun, Hamas diketahui masih mendanai aktivitasnya melalui kripto. Surat Lummis dan Hill menyebutkan bahwa kelompok teroris termasuk Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Hizbullah telah menerima pendanaan melalui aset kripto sejak Agustus 2021.

Permintaan tuntutan hukum terhadap Binance dan Tether ini sangat serius, karena Lummis dan Hill adalah pendukung regulasi mata uang kripto. Sebelumnya, 105 anggota kongres dari kedua partai juga mendesak pemerintah AS untuk menghentikan penggunaan mata uang kripto karena diduga terkait dengan pendanaan kelompok-kelompok garis keras seperti Hamas dan Jihad Islam Palestina. Di sisi lain, Israel juga membuka donasi kripto untuk tujuan yang sama.

Meski begitu, laporan dari perusahaan analitik blockchain Chainalysis telah mencoba menyelesaikan kesalahpahaman seputar penggunaan mata uang kripto oleh organisasi teroris untuk pendanaan mereka. Perusahaan tersebut menyatakan hanya sebagian kecil aset kipto yang digunakan untuk aktivitas ilegal. Oleh karena itu, Chainalysis meminta hal tersebut tidak perlu dibesar-besarkan.