JAKARTA - Paul Grewal, Kepala Petugas Hukum pertukaran mata uang kripto Coinbase, telah mendesak Kongres AS untuk segera mengesahkan undang-undang kripto yang jelas dan masuk akal, sambil merespons meningkatnya konflik di Timur Tengah.
Dalam sebuah posting di platform media sosial, Grewal menyatakan bahwa dana tidak boleh digunakan untuk mendukung organisasi yang bertanggung jawab atas konflik di Timur Tengah, terlepas dari bentuknya, termasuk mata uang fiat, emas, atau kripto. Dia juga menegaskan perlunya undang-undang kripto yang masuk akal di AS tanpa penundaan lebih lanjut.
Saat ini, Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menganggap hampir semua token kripto sebagai sekuritas, dan banyak yang merasa peraturan SEC terkait mata uang kripto kurang jelas. Grewal menyoroti kebutuhan akan regulasi yang lebih tegas dalam industri kripto di negara yang memegang teguh supremasi hukum.
BACA JUGA:
Pernyataan Grewal muncul setelah laporan tentang penggunaan mata uang kripto oleh Hamas untuk penggalangan dana senilai sekitar $41 juta (Rp644 miliar) selama dua tahun. Kepolisian Israel mengumumkan bahwa Hamas menggunakan bursa kripto Binance untuk tujuan ini, dan mereka telah membekukan akun kripto yang terkait.
Grewal menekankan bahwa Coinbase telah fokus pada pencegahan penggunaan kripto oleh pihak jahat dan telah mengambil langkah-langkah seperti verifikasi identitas (KYC), pemantauan sanksi, pelaporan transaksi yang mencurigakan, dan bekerja sama dengan penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan kripto di platform mereka.