JAKARTA - Pemerintah Irak memblokir akses ke aplikasi perpesanan Telegram karena dianggap sebagai masalah keamanan nasional.
Selain itu, pemerintah juga mengatakan pemblokiran terhadap aplikasi yang digunakan Irak sebagai pengiriman pesan dan sumber berita ini dilakukan untuk menjaga integritas data pribadi pengguna.
Karena, menurut laporan Reuters, beberapa saluran di Telegram ini juga berisikan sejumlah besar data pribadi warganya, termasuk nama, alamat rumah, dan ikatan keluarga lainnya.
Kementerian mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka telah meminta aplikasi untuk menutup platformnya karena dianggap membocorkan data lembaga resmi negara dan pribadi warga.
"Platform yang membocorkan data lembaga resmi negara dan data pribadi warga, tetapi perusahaan tidak menanggapi dan tidak berinteraksi dengan permintaan ini," kata pemerintah Irak, yang ditemukan Reuters.
BACA JUGA:
-
| BERITA
Setelah Jokowi Temui Elon Musk, Kini Giliran Menkes, Ini yang Mereka Bicarakan
06 Agustus 2023, 19:27 -
| TEKNOLOGI
Kementerian Keuangan Jepang Kecam Akun Palsu Masato Kanda di X, Minta Dihapus
04 Agustus 2023, 08:05 -
| TEKNOLOGI
India Wajibkan Lisensi Impor untuk Laptop, Tablet, dan Komputer Pribadi
04 Agustus 2023, 06:05
"Kementerian Komunikasi menegaskan penghormatannya terhadap hak warga negara atas kebebasan berekspresi dan komunikasi, tanpa mengurangi keamanan negara dan lembaga-lembaganya," kata pernyataan itu.
Di sisi lain, belum lama ini pendiri dan CEO Telegram Pavel Durov mengumumkan bahwa Telegram telah melampaui 800 juta pengguna aktif bulanan.
Dalam sebuah pesan yang dikirim melalui saluran Telegram-nya pada akhir Juli lalu, Durov juga menyampaikan, ada lebih dari 2,5 juta pengguna baru mendaftar Telegram setiap harinya.
