Twitter Akan Layangkan Surat Panggilan ke Senator Elizabeth Warren Terkait Perseteruan dengan FTC
Senator Elizabeth Warren berselisih dengan Twitter. (foto: twitter @ewarren)

Bagikan:

JAKARTA - Twitter, yang telah meminta pengadilan untuk mengakhiri perintah persetujuan yang dibuat tahun lalu dengan Federal Trade Commission (FTC) terkait pelanggaran data, mengumumkan dalam sebuah berkas pengadilan pada Kamis 20 Juli bahwa mereka berencana untuk mengeluarkan surat panggilan kepada Senator Elizabeth Warren terkait perselisihan ini.

Setelah miliarder Elon Musk mengambil alih Twitter tahun lalu, perusahaan tersebut melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap ribuan karyawan dan melakukan pemotongan biaya secara drastis, yang menimbulkan pertanyaan apakah mereka memiliki sumber daya untuk mematuhi perintah persetujuan FTC.

Minggu lalu, Twitter meminta pengadilan untuk mencabut perintah persetujuan tersebut, dengan menuduh FTC memiliki bias dan melampaui kewenangannya dalam berkas pengadilan federal di San Francisco.

Warren adalah salah satu dari beberapa senator Demokrat yang telah mendesak lembaga tersebut untuk menyelidiki kebijakan privasi Twitter setelah pemutusan hubungan kerja tersebut dan untuk mempertimbangkan tindakan penegakan hukum terhadap para eksekutif jika diperlukan.

Dalam berkas pengadilan pada Kamis, disebutkan bahwa surat panggilan kepada Warren meminta komunikasi mengenai Twitter atau pemiliknya, Elon Musk, antara kantornya dengan FTC, serta antara kantornya dengan Securities and Exchange Commission (SEC).

Kantor Warren dan SEC tidak segera menanggapi permintaan untuk komentar dari Reuters. FTC menolak berkomentar. Twitter merespons permintaan untuk berkomentar dengan mengirimkan emoji kotor, sesuai dengan praktik standarnya.

Pada tahun 2011, Twitter dan FTC mencapai perintah persetujuan setelah dua pelanggaran data di perusahaan media sosial tersebut, dengan Twitter saat itu setuju untuk tidak menyesatkan pengguna tentang perlindungan privasi.

Tahun lalu, Twitter setuju membayar 150 juta dolar AS (Rp2,2 triliun) dalam penyelesaian dengan FTC dan Departemen Kehakiman untuk menyelesaikan tuduhan bahwa mereka menyalahgunakan informasi pribadi pengguna untuk tujuan iklan.

Terkait