Gedung Putih Mengumumkan Pembagian Rp633 Triliun untuk Akses Internet Cepat di Amerika Serikat

JAKARTA - Gedung Putih pada  Senin 26 Juni mengungkapkan bagaimana pemerintah akan membagikan 42 miliar dolar AS (Rp633 triliun) di antara 50 negara bagian di Amerika Serikat untuk memperluas akses ke internet cepat hingga tahun 2030.

Dana federal sebesar 42 miliar dolar AS dalam Program Akses dan Penyebaran Kesetaraan Internet didasarkan pada peta cakupan yang baru dirilis oleh Federal Communications Commission yang menggambarkan kesenjangan dalam akses internet.

Texas dan California - dua negara bagian dengan populasi terbanyak di Amerika Serikat - mendapatkan dana terbanyak sebesar 3,1 miliar dolar AS dan 1,9 miliar dolar AS masing-masing. Namun, negara-negara bagian lain yang kurang padat penduduk seperti Virginia, Alabama, dan Louisiana juga masuk dalam daftar 10 besar penerima dana karena kurangnya akses broadband.

Langkah ini menjadi awal dari tur kedua Presiden AS Joe Biden yang menyoroti bagaimana undang-undang yang disahkan oleh Kongres selama setengah pertama masa jabatannya akan memengaruhi warga Amerika biasa, karena persiapan untuk pencalonan kembali pada tahun 2024.

"Kami memiliki kesempatan bersejarah di sini untuk membuat perbedaan nyata dalam kehidupan masyarakat dan memastikan bahwa kami menggali potensi tersebut adalah tujuan kami setiap hari dan memastikan orang merasakannya di meja dapur mereka, di komunitas mereka, di halaman belakang mereka," kata Kepala Staf Gedung Putih Jeff Zients, dikutip Reuters.

Zients membandingkan upaya broadband ini dengan upaya Presiden Franklin Roosevelt pada tahun 1936 untuk membawa listrik ke daerah pedesaan Amerika. Pemerintah memperkirakan ada sekitar 8,5 juta lokasi di Amerika Serikat yang tidak memiliki akses ke koneksi broadband.

Perusahaan-perusahaan broadband seperti Verizon, Comcast, Charter Communications, dan AT&T enggan memberikan akses kepada komunitas pedesaan dengan populasi rendah karena investasinya mahal dan daerah-daerah tersebut tidak menawarkan banyak pelanggan. Kurangnya akses broadband menjadi perhatian selama penutupan COVID yang memaksa siswa mengikuti sekolah daring.

Negara-negara bagian diharapkan mengajukan rencana awal pada akhir tahun ini yang akan membuka 20% dari dana tersebut. Setelah rencana tersebut selesai, yang mungkin memakan waktu hingga tahun 2025, pemerintah akan melepas sisa dana.

Biden juga dijadwalkan memberikan pidato ekonomi yang disebut "Bidenomics" di Chicago pada Rabu, 28 Juni yang akan menjelaskan upaya Biden dalam membangun ekonomi dengan fokus pada kelas menengah bukan golongan kaya. Para penasihat senior Anita Dunn dan Mike Donilon mencatat bahwa ekonomi telah menambahkan lebih dari 13 juta lapangan kerja sejak Biden menjabat, termasuk hampir 800.000 lapangan kerja manufaktur.