JAKARTA - Pada Senin, 5 Juni, miliarder Elon Musk mengatakan bahwa pemerintah China akan berusaha untuk menginisiasi regulasi kecerdasan buatan di negaranya setelah melakukan pertemuan dengan pejabat-pejabat pemerintah selama kunjungannya ke negeri tirai bambu itu.
Musk tidak memberikan keterangan lebih lanjut dan menyampaikan komentarnya dalam sebuah Twitter Space bersama kandidat presiden dari Partai Demokrat, Robert F. Kennedy Jr., pada Senin lalu.
"Perlu dicatat bahwa dalam kunjungan terakhir saya ke China, saya bertemu dengan para pemimpin senior di sana. Saya pikir kami telah melakukan diskusi yang sangat produktif tentang risiko kecerdasan buatan dan perlunya pengawasan dan regulasi," kata Musk, pemilik Twitter dan CEO Tesla Inc.
"Dan pemahaman saya dari percakapan tersebut adalah bahwa Tiongkok akan memulai regulasi AI di Tiongkok," ujar Musk dikutip Reuters.
Musk meninggalkan Shanghai pada Kamis, 1 Juni mengakhiri kunjungannya selama dua hari di China di mana ia bertemu dengan pejabat-pejabat senior pemerintah negara itu termasuk wakil perdana menteri tertinggi.
Musk bertemu dengan menteri luar negeri, perdagangan, dan industri China di Beijing. Ia juga bertemu dengan Wakil Perdana Menteri China, Ding Xuexiang, pada Rabu 31 Mei, kata sumber yang familiar dengan masalah tersebut.
BACA JUGA:
Regulator siber China mengungkapkan draf langkah-langkah pada bulan April untuk mengelola layanan kecerdasan buatan generatif, dengan mengatakan bahwa mereka menginginkan perusahaan-perusahaan untuk mengajukan penilaian keamanan kepada otoritas sebelum meluncurkan produk mereka ke publik.
Beberapa pemerintah sedang mempertimbangkan bagaimana mengurangi bahaya teknologi yang sedang berkembang ini, yang mengalami peningkatan investasi dan popularitas konsumen dalam beberapa bulan terakhir setelah dirilisnya ChatGPT dari OpenAI.
Pada bulan April, Administrasi Siber China (CAC) mengatakan bahwa China mendukung inovasi dan penerapan kecerdasan buatan dan mendorong penggunaan perangkat lunak, alat, dan sumber daya data yang aman dan dapat dipercaya, namun konten yang dihasilkan oleh AI generatif harus sesuai dengan nilai-nilai sosialis inti negara tersebut.
Penyedia layanan akan bertanggung jawab atas keabsahan data yang digunakan untuk melatih produk AI generatif, dan langkah-langkah harus diambil untuk mencegah diskriminasi saat merancang algoritma dan data pelatihan, demikian menurut pernyataan tersebut.