ChatGPT Beri Informasi Palsu, OpenAI Bakal Digugat Wali Kota Australia!

JAKARTA - Pengembang ChatGPT, OpenAI sedang menghadapi ancaman gugatan pencemaran nama baik oleh walikota Australia. Startup itu, mengklaim beberapa informasi palsu atas kasus skandal penyuapan.

Wali kota Dewan Hepburn Shire regional barat laut Melbourne, Australia, Brian Hood meminta OpenAI untuk mengoreksi informasi yang disampaikan oleh platform AI.

Di mana, dia dikatakan bersalah dalam skandal penyuapan asing yang melibatkan anak perusahaan Reserve Bank of Australia (RBA) ketika ada pengguna yang mencari informasi tentang kasus tersebut dari alat ChatGPT 3.5, yang dirilis akhir tahun lalu.

Pada 2011, pejabat dari anak perusahaan RBA, Note Printing Australia, dinyatakan bersalah atas konspirasi untuk menyuap pemerintah asing.

Tindakan pelanggaran itu terjadi antara 1999 dan 2004. Beberapa pejabat dijatuhi hukuman karena keterlibatan mereka dalam kejahatan tersebut.

Sementara versi keempat ChatGPT terbaru, yang dirilis bulan lalu memberi jawaban yang lebih baik, dengan tepat menjelaskan Hood adalah seorang pelapor dan mengutip keputusan hukum yang memuji tindakannya.

Menurut pengacara Hood, James Naughton, dia hanya bekerja untuk Note Printing Australia, dan Hood adalah orang yang melaporkan pembayaran suap kepada pejabat asing untuk mengamankan kontrak pencetakan mata uang.

Hood tidak pernah didakwa melakukan tindak pidana apapun. Dia menyatakan sangat terkejut ketika mengetahui ChatGPT menghasilkan jawaban yang menyesatkan.

"Saya merasa agak mati rasa. Karena itu sangat salah, sangat salah, yang membuat saya terhuyung-huyung. Dan kemudian saya menjadi sangat marah karenanya," ujar Hood.

Pengacara Naughton lebih lanjut menyatakan mereka telah mengirimkan surat peringatan untuk OpenAI pada 21 Maret.

Surat tersebut akan memberi waktu 28 hari kepada perusahaan agar memperbaiki informasi yang salah tentang klien mereka, jika gagal mereka dapat menghadapi tuntutan hukum atas pencemaran nama baik.

"Ini berpotensi menjadi momen penting dalam arti menerapkan undang-undang pencemaran nama baik ini ke bidang baru kecerdasan buatan dan publikasi di ruang IT," ungkap Naughton.

"Dia pejabat terpilih, reputasinya sangat penting untuk perannya," imbuhnya. Padahal, OpenAI telah memperingatkan pengguna bahwa chatbot AI-nya dapat menghasilkan informasi yang tidak akurat tentang orang, tempat, atau fakta.

Perusahaan juga mengatakan secara terbuka merilis versi chatbot yang tidak atau belum sempurna sehingga dapat melakukan penelitian dan memperbaiki masalahnya, seperti dikutip dari Sydney Morning Herald, Kamis, 6 April.