Presiden AS Joe Biden Bahas Risiko dan Peluang AI, Ajak Kongres Sahkan Undang-Undang Privasi Lintas Partai

JAKARTA - Presiden Amerika Serikat Joe Biden akan membahas "risiko dan peluang" yang ditimbulkan oleh kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) bagi masyarakat, masyarakat, dan keamanan nasional dalam pertemuan dengan penasihat ilmu pengetahuan dan teknologi di Gedung Putih pada Selasa, 4 April.

Biden, seorang Demokrat, dijadwalkan bertemu dengan Dewan Penasihat Presiden tentang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PCAST) pada hari yang sama ketika mantan Presiden Donald Trump menyerah di New York atas tuduhan yang timbul dari penyelidikan tentang uang diam untuk bintang film porno.

Biden telah menolak untuk berkomentar tentang masalah hukum Trump, dan para stratejinya mengatakan bahwa fokusnya pada pemerintahan akan menciptakan layar split yang menguntungkan secara politis karena mantan pesaingnya, seorang Republikan, menghadapi tantangan hukumnya.

"Presiden akan membahas pentingnya melindungi hak dan keselamatan untuk memastikan inovasi yang bertanggung jawab dan perlindungan yang tepat," kata seorang pejabat Gedung Putih dalam sebuah pernyataan menjelang pertemuan Biden, yang dikutip Reuters.

"Dia akan menyerukan kepada Kongres untuk mengesahkan undang-undang privasi lintas partai untuk melindungi anak-anak dan membatasi data pribadi yang dikumpulkan perusahaan teknologi tentang kita semua," tambahnya.

Kecerdasan buatan atau AI juga menjadi topik yang hangat bagi para pembuat kebijakan.

Kelompok etika teknologi Center for Artificial Intelligence and Digital Policy  juga telah meminta Federal Trade Commission AS untuk menghentikan OpenAI dari upaya menerbitkan rilis komersial baru dari GPT-4, yang telah membuat pengguna kagum dan terkejut dengan kemampuannya yang menyerupai manusia untuk menghasilkan respons tertulis atas permintaan.

Senator AS dari Partai Demokrat Chris Murphy telah meminta masyarakat untuk melakukan jeda ketika mempertimbangkan dampak dari AI.

Tahun lalu pemerintahan Biden merilis blueprint "Bill of Rights" untuk membantu memastikan hak pengguna dilindungi saat perusahaan teknologi merancang dan mengembangkan sistem AI.