Karyawan Binance Diduga Bantu Penduduk China Daratan Hindari Proses KYC Supaya Bisa Akses Cryptocurrency

JAKARTA - Permintaan akan aset berisiko seperti Bitcoin mulai naik di tengah meningkatnya inflasi global dan ketakutan akan krisis perbankan di seluruh dunia. Meskipun pertukaran kripto telah dilarang di Cina daratan, penduduknya masih ingin berpartisipasi dalam revolusi keuangan global.

Menurut laporan CNBC, beberapa karyawan Binance telah menunjukkan cara melewati fitur Know Your Customer (KYC) perusahaan kepada penduduk China daratan. Mereka bahkan mengajarkan bagaimana memalsukan dokumen bank dan memberikan bukti alamat fisik palsu.

Karyawan dan Angels Binance juga menyarankan pengguna untuk mengaktifkan Virtual Private Network (VPN) mereka dan mendaftar sebagai penduduk Taiwan, kemudian mengalihkan kewarganegaraan mereka kembali ke China daratan. Hal ini dilakukan agar mereka bisa mengakses aplikasi Binance untuk Android dan mendapatkan Bitcoin serta eksposur kripto.

Meski begitu, keamanan Binance dipertanyakan di tengah adopsi global Bitcoin. Para ahli keamanan khawatir terorisme dan pencucian uang dapat melemahkan pelanggan asli Binance. Mereka juga menyoroti kemudahan bagi peretas dari Korea Utara untuk melakukan pencucian uang melalui koin hasil curian.

Profesor Duke University dan mantan kepala inovasi FDIC, Sultan Meghji, mengatakan bahwa dia memiliki delapan dari 10 kekhawatiran tentang Binance dari perspektif peraturan dan keamanan nasional.

"Jika saya memiliki delapan dari 10 kekhawatiran tentang Binance dari perspektif peraturan dan dari perspektif keamanan nasional, ini membawanya ke 10 dari 10," kata profesor Duke University dan mantan kepala inovasi FDIC, Sultan Meghji, dikutip dari CoinSpeaker.

Mengetahui hal tersebut, pihak Binance membantah klaim bahwa karyawan mereka membantu penduduk China daratan menumbangkan undang-undang pemerintah yang ada, hal ini menunjukkan bahwa banyak orang di China daratan masih tertarik pada Bitcoin dan kripto.

"Kami telah mengambil tindakan terhadap karyawan yang mungkin telah melanggar kebijakan internal kami, termasuk salah meminta atau membuat rekomendasi yang tidak diizinkan atau tidak sesuai dengan standar kami. Kami memiliki kebijakan ketat yang mengharuskan semua pengguna untuk lulus KYC dengan memberikan negara tempat tinggal mereka dan informasi identifikasi pribadi lainnya," kata juru bicara tersebut kepada CNBC.

Pasar Bitcoin telah berkembang secara signifikan meskipun ada beberapa larangan dari Cina Daratan. Sebagai contoh, Bitcoin telah digunakan sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador dan Republik Afrika Tengah.

Dengan semakin banyaknya negara dan negara bagian yang mengakui Bitcoin sebagai instrumen digital dengan nilai intrinsik, pemerintah China pasti akan melonggarkan larangan kripto untuk menarik investasi internasional. Namun, selama kekhawatiran tentang keamanan dan peraturan masih ada, para investor harus berhati-hati saat mempertimbangkan untuk berinvestasi di aset kripto.