Gubernur New Jersey dan Ohio Membebek Larang TikTok di Perangkat Pemerintah AS

JAKARTA – Ketakutan Amerika Serikat terhadap TikTok semakin menjadi-jadi. Kini negara bagian New Jersey dan Ohio mengumumkan pada Senin 9 Januari bahwa mereka bergabung dengan negara bagian lain dalam melarang penggunaan aplikasi TikTok pada perangkat yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah.

Gubernur New Jersey, Phil Murphy, seorang politisi Demokrat, mengatakan selain melarang aplikasi video pendek milik konglomerat teknologi asal China, ByteDance, dari perangkat negara, dia juga melarang vendor perangkat lunak, produk, dan layanan dari lebih dari selusin vendor termasuk Huawei, Hikvision, Tencent Holdings LTD, ZTE Corporation  dan Kaspersky Lab.

Mereka mengatakan "ada kekhawatiran keamanan nasional tentang data pengguna yang mungkin diminta oleh pemerintah China oleh ByteDance."

I'm issuing a cybersecurity directive to prohibit the use of high-risk software and services, including TikTok, on State provided or managed devices with some exceptions — ensuring the confidentiality, integrity & safety of State information.

Learn more: https://t.co/6mtvbwhcpl

— Governor Phil Murphy (@GovMurphy) January 9, 2023

Gubernur Ohio Mike DeWine, seorang politisi Republikan, juga mengatakan dalam perintahnya "praktik privasi data dan keamanan dunia maya yang sembunyi-sembunyi ini menimbulkan ancaman keamanan dan keamanan dunia maya nasional dan lokal bagi pengguna aplikasi dan platform ini serta perangkat menyimpan aplikasi dan platform."

Sementara itu TikTok tidak segera berkomentar kepada Reuters, atas laporan itu.

Pada Jumat lalu, Gubernur Wisconsin, Tony Evers, juga  mengatakan dia berencana untuk bergabung dengan negara bagian lain dalam melarang penggunaan aplikasi video populer yang memiliki lebih dari 100 juta pengguna di AS.

Gubernur dari Partai Republik ini telah memimpin tuntutan untuk melarang TikTok dari perangkat negara bagian dan beberapa gubernur Demokrat dinilai lebih lambat melakukannya.

Seruan untuk melarang TikTok dari perangkat pemerintah semakin meningkat setelah Direktur FBI AS Christopher Wray mengatakan pada November bahwa hal itu menimbulkan risiko keamanan nasional. Wray menandai ancaman bahwa pemerintah China dapat memanfaatkan aplikasi tersebut untuk memengaruhi pengguna atau mengontrol perangkat mereka.

Reuters melaporkan Jumat 6 Januari bahwa TikTok telah menunda proses perekrutan untuk konsultan yang akan membantunya menerapkan perjanjian keamanan potensial dengan Amerika Serikat, kata dua orang yang mengetahui masalah tersebut, karena lebih banyak pejabat AS menentang kesepakatan semacam itu.

Selama tiga tahun, TikTok berusaha meyakinkan pihak Washington bahwa data pribadi warga AS tidak dapat diakses dan kontennya tidak dapat dimanipulasi oleh Partai Komunis China atau entitas lain mana pun di bawah pengaruh Beijing.