Alasan Inggris Larang TikTok Digunakan

YOGYAKARTA – Larangan banned TikTok dilakukan oleh beberapa negara, salah satunya adalah Inggris. Artinya Inggris jadi salah satu negara yang melarang TikTok. Pemerintah di negara tersebut melarang para pejabatnya menginstal aplikasi TikTok di perangkat milik negara. Alasan Inggris larang TikTok kemudian menjadi topik pembicaraan.

Alasan Inggris Larang TikTok

Seperti diketahui, TikTok sering disorot lantaran muncul kekhawatiran bocornya data pribadi penggunanya ke pemerintah China. Kebocoran tersebut kemudian jadi isu ancaman terhadap keamanan beberapa negara, salah satunya Inggris.

Kekhawatiran tersebut diungkap oleh Menteri Kantor Kabinet Lancaster Oliver Dowden. Dalam sebuah pernyataan dikatakan bahwa keamanan informasi pemerintah adalah hal utama, sehingga penggunaan aplikasi pengumpul informasi akan terus diawasi.

“Keamanan informasi sensitif pemerintah harus diutamakan, untuk itu hari ini kami melarang aplikasi itu pada perangkat pemerintah. Penggunaan aplikasi pengumpul data lainnya akan terus ditinjau,” jelas Menteri Kantor Kabinet Oliver Dowden di sebuah pernyataan.

Dilansir dari situs informasi sektor publik Britania Raya gov.uk, larangan penggunaan TikTok muncul setelah Menteri Kantor Kabinet meminta agar dilakukan peninjauan keamanan. Tinjauan dilakukan untuk melihat potensi kerentanan data pemerintah dari aplikasi di perangkat. Selain itu ditinjau pula risiko informasi sensitif bisa diakses dan digunakan oleh platform.

TikTok memang mengharuskan pengguna untuk mengizinkan aplikasi mengakses data yang disimpan di perangkat. Data tersebut dikumpulkan lalu disimpan oleh perusahaan. Dengan adanya izin tersebut, perusahaan disebut bisa mengakses data di perangkat mulai dari kontak, konten pengguna, serta data geolokasi.

Atas alasan tersebut munculah larangan penggunaan TikTok di lingkungan pemerintahan. Namun larangan tidak berlaku di perangkat pribadi pegawai pemerintah, menteri, atau masyarakat umum. Larangan hanya berlaku pada perangkat pemerintah berlaku bagi perangkat perusahaan pemerintah di seluruh departemen pemerintah.

Namun penggunaan TikTok di perangkat pemerintah akan dikecualikan hanya untuk kepentingan pekerjaan. Pengecualian tersebut diberikan oleh tim keamanan yang akan meninjau berdasarkan kasus, dengan perizinan menteri, dan dengan mitigasi keamanan yang diterapkan.

Pengecualian mencakup bidang pekerjaan yang berkaitan dengan penegakan hukum atau untuk tujuan penanganan bahaya digital.

Menanggapi hal tersebut, dilansir dari CNN, TikTok menegaskan bahwa pihak perusahaan tak memiliki kaitan dengan agenda geopolitik yang saat ini sedang terjadi.

Juru bicara TikTok juga mengatakan bahwa pelarangan ini terjadi karena adanya miskonsepsi dan alasan geopolitik.

"Kami percaya, pelarangan ini didasarkan kepada miskonsepsi mendasar dan dikendalikan oleh geopolitik yang lebih luas di mana TikTok dan jutaan pengguna kami tidak terlibat," kata juru bicara TikTok.