Meta dan Google Hapus Konten yang Mendukung Penyerangan Demonstran Anti-demokrasi di Brasil

JAKARTA – Perusahaan induk Facebook, Meta Platform Inc., dan platform video milik Google,  YouTube, menyatakan pada Senin 9 Januari bahwa mereka menghapus konten yang mendukung penyerangan gedung-gedung pemerintah Brasil oleh demonstran anti-demokrasi, akhir pekan lalu.

Puluhan ribu pendukung mantan Presiden sayap kanan Brasil, Jair Bolsonaro, menghancurkan jendela istana kepresidenan, membanjiri bagian Kongres dengan sistem penyiram air dan menggeledah ruangan di Mahkamah Agung dalam pemberontakan selama lebih dari tiga jam.

"Sebelum pemilihan, kami menetapkan Brasil sebagai lokasi berisiko tinggi sementara dan telah menghapus konten yang menyerukan orang-orang untuk mengangkat senjata atau menyerbu Kongres, istana Presiden, dan bangunan federal lainnya secara paksa," kata juru bicara Meta, seperti dikutip Reuters.

Indians stand with the people of Brazil! Take back your country from Liberal frauds! Wonder what will happen during the 2024 election in India. Let’s hope @INCIndia doesn’t cheat! Bring back @jairbolsonaro pic.twitter.com/vuhwrB4wpU

— GOON (@DROPPINLIBS) January 9, 2023

"Kami juga menetapkan ini sebagai peristiwa yang melanggar, artinya kami akan menghapus konten yang mendukung atau memuji tindakan tersebut," kata Meta dalam posting blog. "Kami secara aktif mengikuti situasi dan akan terus menghapus konten yang melanggar kebijakan kami."

Presiden sayap kiri Brasil yang terpilih, Luiz Inacio Lula da Silva, mulai menjabat pada 1 Januari setelah mengalahkan Bolsonaro dalam pemilihan putaran kedua pada Oktober dengan selisih suara tipis, yang mengakhiri pemerintahan sayap kanan Brasil dalam beberapa dekade.

Bolsonaro menolak untuk mengakui kekalahan dan beberapa pendukung mengklaim pemilihan itu curang, dengan orang-orang menggunakan media sosial dan platform perpesanan dari Twitter, Telegram dan TikTok ke YouTube dan Facebook, untuk mengatur protes dan aksi penyerangan itu.

Seorang juru bicara YouTube mengatakan kepada Reuters bahwa perusahaan berbagi video itu "melacak dengan cermat" situasi di Brasil, di mana platform media sosial telah diperintahkan untuk memblokir pengguna yang menyebarkan propaganda anti-demokrasi.

"Tim Kepercayaan dan Keamanan kami menghapus konten yang melanggar Pedoman Komunitas kami, termasuk streaming langsung dan video yang menghasut kekerasan," kata juru bicara tersebut.

"Selain itu, sistem kami secara mencolok menampilkan konten otoritatif di beranda kami, di bagian atas hasil pencarian, dan dalam rekomendasi. Kami akan tetap waspada seiring situasi yang terus berkembang," ungkap jubir Youtube.

Pengawasan Proaktif

Perwakilan Telegram juga mengatakan aplikasi perpesanan pribadi itu bekerja sama dengan pemerintah Brasil dan kelompok pemeriksa fakta untuk mencegah penyebaran konten yang menghasut kekerasan.

"Telegram adalah platform yang mendukung hak kebebasan berbicara dan protes damai. Namun, seruan untuk melakukan kekerasan secara eksplisit dilarang di platform kami," kata seorang juru bicara Telegram.

"Moderator kami menggunakan kombinasi pemantauan proaktif di bagian publik platform kami selain menerima laporan pengguna, untuk menghapus konten tersebut," tambah Telegram.

Sementara TikTok dan Twitter tidak segera menanggapi permintaan komentar atas laporan itu.

Pendudukan pada hari Minggu di gedung-gedung pemerintah telah direncanakan setidaknya selama dua minggu oleh para pendukung Bolsonaro dalam kelompok-kelompok di platform pesan media sosial seperti Telegram dan Twitter. Namun tidak ada langkah pasukan keamanan untuk mencegah apa yang oleh satu kelompok disebut "perebutan kekuasaan oleh rakyat".

Pesan yang dilihat oleh Reuters sepanjang pekan lalu menunjukkan anggota kelompok semacam itu mengatur titik pertemuan di beberapa kota di seluruh negeri, dari mana bus sewaan akan berangkat ke Brasilia, dengan maksud untuk menduduki gedung-gedung publik.

Perusahaan media sosial juga dikritik karena tidak berbuat cukup banyak ketika pendukung mantan Presiden AS Donald Trump menyerbu US Capitol dua tahun lalu.