Bagikan:

JAKARTA - Pemerintah Maroko mungkin melihat tagihan crypto pertamanya yang diperkenalkan "di hari-hari berikutnya." Dokumen tersebut sudah ditulis oleh Bank Sentral dan akan didiskusikan dengan para pemangku kepentingan industri.

Akhir bulan lalu, saat konferensi pers, Gubernur Bank Sentral Maroko, Bank Al-Maghrib (BAM), Abdellatif Jouahiri, mengumumkan serangkaian diskusi antara BAM dan para pelaku pasar. Regulator, seperti Otoritas Pasar Modal Maroko (AMMC), Otoritas Pengawas Asuransi dan Jaminan Sosial (ACAPS), juga akan berpartisipasi. Ini akan mendahului penerapan hukum kripto di negara itu.

Menurut Jouahiri, BAM bekerja sama dengan Dana Moneter Internasional dan Bank Dunia saat mengerjakan dokumen tersebut. Laporan sebelumnya mengklaim bahwa pejabat Maroko juga menghubungi bank sentral Prancis, Swedia, dan Swiss untuk mempelajari pengalaman pengaturan mereka dengan aset digital.

Draf tersebut akan menawarkan definisi kripto, “disesuaikan dengan konteks Maroko” dan bertujuan untuk melindungi individu tanpa membatasi inovasi. Meskipun perincian RUU itu tidak diungkapkan, namun hal itu tidak bisa lebih ketat daripada undang-undang saat ini, yang sama sekali melarang perdagangan crypto.

Dilaporkan Cointelegraph, pada tahun 2022, Maroko menjadi pasar kripto dengan pertumbuhan tercepat di Afrika Utara, dari 2,4% populasi yang berutang aset digital pada tahun 2021 menjadi 3,1% setahun kemudian.

Pada tahun 2020, Soluna menerapkan ladang angin bertenaga blockchain pertama di Dakhla, distrik Maroko Selatan dan paling berangin. Kelebihan energi dari peternakan ini menggerakkan operasi penambangan kripto di sana.

Laporan terbaru dari Chainalysis mengungkapkan bahwa pasar crypto di wilayah Timur Tengah dan Afrika Utara (MENA) adalah yang paling cepat berkembang di dunia. Volume transaksi di wilayah MENA mengungkapkan pengguna menerima 566 miliar dolar (Rp8.794 triliun) AS dalam kripto dalam jangka waktu Juli 2021 hingga Juni 2022. Ini 48% lebih banyak dari tahun sebelumnya.