JAKARTA - Pemerintah Selandia Baru mengumumkan akan memperkenalkan undang-undang yang akan mewajibkan perusahaan digital online besar seperti Google Alphabet Inc dan Meta Platforms Inc untuk membayar perusahaan media Selandia Baru atas konten berita lokal yang muncul di feed mereka.
Menteri Penyiaran Selandia Baru, Willie Jackson, mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Minggu 4 Desember bahwa undang-undang tersebut akan meniru undang-undang serupa di Australia dan Kanada. Dia juga berharap UU itu akan bertindak sebagai insentif bagi platform digital untuk mencapai kesepakatan dengan outlet berita lokal.
"Media berita Selandia Baru, khususnya surat kabar regional dan komunitas kecil, sedang berjuang untuk tetap layak secara finansial karena lebih banyak iklan bergerak online," kata Jackson, seperti dikutip Reuters. "Sangat penting bagi mereka yang mendapat manfaat dari konten berita mereka untuk benar-benar membayarnya."
BACA JUGA:
-
| TEKNOLOGI
Menghitung Biaya Charger Mobil Listrik dan Tempat Pengisiannya di Indonesia
04 Desember 2022, 09:10 -
| TEKNOLOGI
Meta Hadirkan 2 Pembaruan yang Diminta Pengguna ke Headset Quest Pro
03 Desember 2022, 18:37 -
| TEKNOLOGI
Kelompok Ransomware REvil Diklam Kembali Unggah Data Pelanggan Medibank
03 Desember 2022, 15:33
Undang-undang baru akan diajukan ke pemungutan suara di parlemen, di mana mayoritas Partai Buruh yang memerintah diperkirakan akan mengesahkannya.
Australia memperkenalkan undang-undang seperti itu pada tahun 2021 yang memberi pemerintah kekuasaan untuk membuat perusahaan internet menegosiasikan kesepakatan pasokan konten dengan outlet media. Sebuah tinjauan yang dirilis oleh pemerintah Australia minggu lalu menemukan sebagian besar berhasil.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #mahkamah konstitusi #israel #iran #mooryati soedibyoPopuler
