Menkominfo Minta KPU Perhatikan Kemungkinan Serangan Siber Jelang Pemilu 2024

JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan memberikan dukungan asistensi pengelolaan data agar kredibilitas penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024 lebih kuat dan berjalan dengan baik. 

"Kominfo akan memberikan asistensi-asistensi yang dibutuhkan sedangkan semua kebijakan dan keputusan akan dilakukan secara independen oleh KPU RI," ujar Menteri Kominfo, Johnny G. Plate dalam rilisnya, dikutip Rabu, 23 November. 

Johnny menambahkan, asistensi ini nantinya akan digunakan untuk pertukaran data sensitif dan informasi yang beretika, aman, dan bertanggung jawab, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan.

Tidak lupa dia mengingatkan untuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar lebih memperhatikan dengan serius dan sungguh-sungguh daya tahan terhadap serangan siber di semua sistem elektroniknya. 

Secara khusus, Menkominfo meminta Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel A. Pangerapan untuk menguji kemampuan dan daya tahan teknologi enkripsi dalam semua end-point dan infrastruktur digital yang dioperasikan KPU.

“Sehingga kita punya kekuatan yang memadai untuk menahan serangan siber yang berlangsung setiap saat, setiap detik, dengan berbagai maksud dan tujuan,” pungkasnya.

Lebih lanjut, Kominfo juga terus mendukung pengembangan sumberdaya manusia dalam penanganan adanya disinformasi konten di internet terkait penyelenggaraan Pemilu. 

Tidak lupa, Johnny mendorong KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 untuk memperhatikan implementasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Menurutnya, Kementerian Kominfo sudah menyusun Surat Keputusan Bersama yang telah ditandatangani dengan KPU, Kejaksaan Agung dan Polri dengan penekanan pada  restorative justice.

Menkominfo mengharapkan Pemilu 2024 akan lebih sukses sebagai kerja besar yang disiapkan dan akan dilaksanakan KPU bersama-sama peserta Pemilu.