Survei Menunjukkan Rakyat El Salvador Minta Pemerintah Hentikan Investasi Bitcoin
Survei tunjukkan sebagain besar Rakyat El Salvador tak setuju investasi Bitcoin. (foto: dok. pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Dalam studi terbaru yang diterbitkan oleh José Simeón Cañas dari Central American University di El Salvador, 77,1% responden mengatakan bahwa mereka ingin pemerintah Salvador berhenti “menghabiskan uang publik untuk Bitcoin.”

Selain itu, hanya 24,4% responden yang mengatakan bahwa mereka telah menggunakan Bitcoin sebagai alat pembayaran sejak pemerintah negara itu mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah tahun lalu.

Survei, yang dilakukan oleh Central American University, juga mensurvei penduduk lokal Salvador mengenai pendapat mereka tentang Keputusan Legislatif No. 57, yang mengakui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah di El Salvador pada 7 September 2021. Sebanyak 1.269 wawancara yang valid dikumpulkan selama September 2022, dengan margin of error sebesar 2,75% dengan tingkat kepercayaan 95%.

Meskipun tidak ada hubungan sebab akibat langsung antara adopsi Bitcoin dan situasi ekonomi negara, 95% responden survei mengatakan hidup mereka “tetap sama” atau “memburuk” sejak Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah.

Presiden El Salvador, Nayib Bukele, yang terkenal dengan kampanye Bitcoin-nya kini terus berusaha menarik pariwisata dan investasi asing. Tahun lalu, Bukele mengusulkan pendirian “Kota Bitcoin” di mana tarif pajak nominal ditetapkan sebesar 0%, dengan konstruksi yang didanai oleh “Volcano Bond” Bitcoin senilai 1 miliar dolar AS.

Politisi dan pendukung blockchain ini juga dikenal karena mempublikasikan pembelian berulang BTC dengan anggaran nasional negara. Menurut pelacak Portofolio, Pemerintah Salvador telah menghabiskan lebih dari 107 juta dolar AS untuk membeli Bitcoin hingga kini.

Namun, investasi tersebut saat ini hanya bernilai 45,7 juta dolar AS setelah pasar bearish yang terjadi tahun ini. Perlu dicatat bahwa pelacak portofolio hanya melacak pengumuman publik dan bahwa laba dan rugi yang dilaporkan mungkin tidak sepenuhnya akurat tanpa akses ke catatan perdagangan lengkap pemerintah.