Bagikan:

JAKARTA - Ketua Keamanan Dalam Negeri Senat AS dan subkomite utama pada Kamis, 25 Agustus  menuntut agar Kepala Eksekutif Twitter,  Parag Agrawal, menyampaikan jawabannya atas tuduhan pelapor yang mengganggu mengenai praktik keamanan dan privasi yang buruk di media sosial itu."

Perwakilan Partai Demokrat AS, Bennie Thompson dan Yvette Clarke, juga meminta Twitter dalam sebuah surat untuk merinci persiapannya untuk agenda kampanye pemilihan 2022 dan menjawab tuduhan yang diajukan oleh mantan kepala keamanan Twitter, Peiter "Mudge" Zatko, bahwa perusahaan media sosial itu menyesatkan regulator.

Laporan setebal 84 halaman dari Zatko, seorang peretas terkenal yang menggunakan keahliannya untuk meningkatkan keamanan bagi perusahaan dan pemerintah, menuduh Twitter secara salah mengklaim bahwa pihaknya memiliki rencana keamanan yang solid. Ia juga menuduh Twitter membuat pernyataan menyesatkan tentang pertahanannya terhadap peretas dan akun spam.

Anggota parlemen mencatat Zatko menunjuk "ke beberapa contoh di mana eksekutif Twitter mengaburkan dan salah mengartikan informasi kepada Kongres, regulator, dan dewannya sendiri. Bahkan mungkin tunduk pada tekanan dari pemerintah asing untuk menempatkan operasi mereka pada daftar gaji di perusahaan. Jika tuduhan ini benar, maka Twitter memiliki daftar tugas keamanan yang mengejutkan.

Dilaporkan oleh Reuters, anggota parlemen meminta Twitter untuk memaparkan rencananya "dalam memprioritaskan, memperbaiki, dan mengatasi kekurangan keamanan yang diangkat dalam keluhan Zatko" . Twitter juga harus menyampaikan bagaimana memprioritaskan peningkatan keamanan yang diperlukan untuk memerangi disinformasi pada saat untuk pemilihan paruh waktu mendatang."

Menurut juru bicaranya, Zatko telah membahas keluhannya dengan staf Komite Kehakiman Senat, Komite Energi dan Perdagangan DPR, dan Komite Intelijen Senat. Komite Kehakiman Senat AS mengatakan akan mengadakan sidang 13 September dengan agenda mendengarkan laporan Zatko.

Keluhan Zatko membuat banyak klaim dan dugaan Twitter yang lebih memprioritaskan pertumbuhan pengguna daripada mengurangi spam di platformnya. Bahkan memberi eksekutif yang memenuhi syarat untuk memenangkan bonus individu sebanyak 10 juta dolar AS terkait dengan peningkatan pengguna harian. Twitter juga dituduh tidak memiliki rencana yang secara eksplisit untuk memotong spam.

Twitter tidak segera menanggapi permintaan untuk mengomentari laporan itu. Pekan ini, mereka menyebut keluhan itu sebagai "narasi palsu."