JAKARTA - Pengadilan Rusia pada Kamis, 28 Juli mendenda messenger WhatsApp Meta Platforms Inc, Snap Inc pemilik Snapchat, dan perusahaan asing lainnya karena dugaan penolakan mereka untuk menyimpan data pengguna Rusia di dalam negeri.
Moskow telah berselisih dengan Big Tech atas konten, sensor, data, dan perwakilan lokal dalam perselisihan yang meningkat sejak Rusia mengirim angkatan bersenjatanya ke Ukraina pada 24 Februari.
Pengadilan Distrik Tagansky Moskow mendenda WhatsApp 18 juta rubel (Rp4,4 miliar) untuk pelanggaran berulang setelah menimbulkan hukuman 4 juta rubel Agustus lalu. Denda WhatsApp melebihi hukuman 15 juta rubel yang diberikan kepada Google Alphabet Inc karena pelanggaran berulang bulan lalu.
Pengadilan mendenda pemilik Tinder Match Group 2 juta rubel, Snap dan Hotels.com, yang dimiliki oleh Expedia Group Inc, 1 juta rubel, dan layanan streaming musik Spotify 500.000 rubel.
Regulator komunikasi Roskomnadzor mengatakan lima perusahaan belum memberikan dokumen yang mengonfirmasi bahwa penyimpanan dan pemrosesan data pengguna Rusia berlangsung di wilayah Rusia tepat waktu.
Expedia Group mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa mereka sedang meninjau keputusan pengadilan, tetapi tidak memiliki informasi lebih lanjut untuk diberikan.
"Namun, kami dapat mengonfirmasi bahwa Hotels.com menutup titik penjualan Rusia pada 1 April 2022, dan tidak lagi mengumpulkan data pengguna Rusia," kata Expedia. Perusahaan lain tidak segera menanggapi permintaan komentar.
Spotify menutup kantornya di Rusia pada Maret lalu dan segera setelah itu menangguhkan layanannya di negara itu.
Rusia membatasi akses ke platform andalan Meta, Facebook dan Instagram, serta sesama jejaring sosial Twitter, segera setelah konflik di Ukraina dimulai, sebuah langkah yang dikritik sebagai upaya Rusia untuk melakukan kontrol yang lebih besar atas arus informasi.
BACA JUGA:
Meta dinyatakan bersalah atas "aktivitas ekstremis" di Rusia dan banding terhadap tag tersebut ditolak pada bulan Juni, tetapi Moskow mengizinkan WhatsApp untuk tetap tersedia di sana.
“Lebih dari 600 perusahaan asing telah menyetujui tuntutan Rusia sejak undang-undang penyimpanan data disahkan pada 2015,” kata Anton Gorelkin, wakil kepala komite parlemen Rusia untuk kebijakan informasi, seperti dikutip oleh Reuters.
"Dalam konteks perang informasi dengan Barat, kami yakin bahwa undang-undang ini diperlukan," tulis Gorelkin di Telegram. "Hanya dengan cara ini kami dapat memastikan bahwa dinas intelijen asing dan semua jenis penipu tidak mendapatkan akses ke (data)."
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
