JAKARTA – Di tengah perang Rusia-Ukraina dan ancaman inflasi dolar AS, Iran disebut-sebut mampu memproduksi bom nuklir namun hingga saat ini belum ada keputusan politik untuk melakukannya.
“Dalam beberapa hari kami dapat memperkaya uranium hingga 60% dan kami dapat dengan mudah menghasilkan 90% uranium yang diperkaya,” kata Kamal Kharrazi selaku penasihat senior Pemimpin Tertinggi Iran Ali Khamenei, dikutip dari Aljazeera, Minggu 17 Juli.
Dilansir dari Russia Today, Iran memiliki sarana teknis untuk memproduksi bom nuklir tetapi belum ada keputusan dari Iran untuk membangunnya. Pernyataan terkait kemampuan Iran memproduksi bom nuklir datang setelah Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyatakan bahwa Washington akan melakukan segala cara untuk mencegah Teheran dalam menguasai senjata nuklir.
Pasalnya, janji tersebut disampaik Biden dalam lawatannya ke Israel pada pekan ini. Saat itu presiden Biden dan Perdana Menteri Israel Yair Lapid menandatangani deklarasi bersama terkait kerjasama strategis yang berkelanjutan antara kedua belah pihak.
BACA JUGA:
Salah satu isi perjanjian AS dengan Israel itu antara lain berbunyi: “tidak akan pernah mengizinkan Iran memperoleh senjata nuklir.” Oleh karenanya, pemerintah AS “siap menggunakan semua elemen kekuatan nasionalnya untuk memastikan hasil itu,” menurut deklarasi tersebut.
Di sisi lain, Iran yang sudah lama menahan diri supaya tidak mengembangkan senjata nuklir itu mulai mempercepat pengembangan senjata nuklirnya dalam beberapa tahun terakhir.
Sebelumnya, Donald Trump selaku presiden AS saat itu dengan sekutunya telah melakukan negosiasi dengan Iran untuk menghidupkan kembali Rencana Aksi Komprehensif Gabungan (JCPOA). Saat itu Iran dinilai patuh untuk menangguhkan pengembangan senjata nuklirnya.
Namun pada Mei 2018, Trump menarik diri dari JCPOA yang didirikan pada 2015. Setelah itu, JCPOA berantakan. Sejumlah upaya untuk menghidupkan kembali kesepakatan nuklir Iran itu hingga kini tidak membuahkan hasil.
Sebagai informasi, JCPOA merupakan kesepakatan nuklir Iran yang ditujukan untuk mengatasi masalah kepemilikan nuklir Iran. Sejumlah negara yang termasuk ke dalam Dewan Keamanan PBB terlibat di dalam kesepakatan tersebut, termasuk Amerika Serikat, Rusia, China, Prancis, Inggris, dan Iran.
