Pejabat Pemerintah AS yang Miliki Mata Uang Kripto Dilarang Buat Kebijakan tentang Crypto dan Aset Digital
Pejabat pemerintah AS yang miliki kripto dilarang buat kebijakan tentang kripto. (foto: dok. pixabay)

Bagikan:

JAKARTA - Pejabat pemerintah AS yang secara pribadi memiliki mata uang kripto kini dilarang membuat peraturan dan kebijakan yang dapat memengaruhi nilai aset digital.

Pemberitahuan baru yang dirilis oleh Kantor Etika Pemerintah AS (OGE) pada  Selasa, 7 Juli menyatakan bahwa pengecualian de minimis - yang memungkinkan pemilik sekuritas yang memegang jumlah di bawah ambang batas tertentu untuk mengerjakan kebijakan yang terkait dengan keamanan itu, secara universal tidak dapat diterapkan dalam hal cryptocurrency dan stablecoin.

“Akibatnya, seorang karyawan yang memegang cryptocurrency atau stablecoin dalam jumlah berapa pun tidak dapat berpartisipasi dalam masalah tertentu jika karyawan tersebut mengetahui bahwa masalah tertentu dapat memiliki efek langsung dan dapat diprediksi pada nilai cryptocurrency atau stablecoin mereka.” Demikian bunyi pemberitahuan itu seperti dikutip Cointelegraph.

Pemberitahuan tersebut memberikan contoh skenario di mana seorang karyawan yang hanya memiliki  100 dolar AS dari stablecoin tertentu, diminta untuk bekerja pada peraturan stablecoin, karyawan yang bersangkutan tidak dapat berpartisipasi dalam pekerjaan terkait peraturan “sampai dan kecuali mereka melepaskan kepentingan mereka dalam stablecoin [itu] .”

Pemberitahuan tersebut menetapkan bahwa keputusan ini masih berlaku bahkan jika cryptocurrency atau stablecoin yang bersangkutan pernah “merupakan [keamanan] untuk tujuan undang-undang sekuritas federal atau negara bagian.”

Keputusan baru ini berlaku secara universal untuk semua pegawai pemerintah federal termasuk Gedung Putih, Federal Reserve, dan Departemen Keuangan.

Istilah "de minimis" berasal dari frasa Latin yang lebih panjang, yang berarti: "hukum tidak memperhatikan hal-hal sepele."

Satu-satunya pengecualian dari tindakan keras OGE terhadap kepemilikan crypto adalah bahwa pembuat kebijakan diizinkan untuk menyimpan hingga  50.000 dolar AS dalam reksa dana yang berinvestasi secara luas di perusahaan yang akan mendapat manfaat dari teknologi crypto dan blockchain. Alasan pengecualian ini adalah karena mereka “dianggap sebagai dana yang terdiversifikasi.”

Terlepas dari aturan yang tampaknya keras mengenai investasi karyawan di sektor crypto, Amerika Serikat terus bergerak maju dalam mengintegrasikan industri cryptocurrency, mana kala Presiden AS Joe Biden mengumumkan pendekatan “seluruh pemerintah” terhadap peraturan mengenai sektor aset digital.

Menurut Raymond Shu, salah satu pendiri dan CEO Cabital, proposal legislatif baru-baru ini dapat menjadikan AS satu-satunya negara Barat yang sepenuhnya mengatur dan menerima stablecoin dan aset digital lainnya sebagai bagian resmi dari sistem keuangan.