Akuisisi Facebook pada Instagram dan Whatsapp Kembali Disoal oleh Komisi Antimonopoli AS
Lina Khan. Ketua Komisi Perdagangan Federa AS. (foto: @FTC)

Bagikan:

JAKARTA - Ketua Komisi Perdagangan Federal AS, Lina Khan, yang menjanjikan penegakan antimonopoli yang lebih keras, mengatakan dia tidak akan mengesampingkan penyelesaian dengan Facebook dari Meta Platform Inc., yang digugat agensi tersebut pada tahun 2020. Akan tetapi ia mengindikasikan ada batasan tinggi untuk kesepakatan apa pun.

Dalam sebuah wawancara pada Selasa, 7 Juni, dia juga mengkritik apa yang dia katakan adalah sejumlah besar kesepakatan yang jelas-jelas ilegal dan menambahkan dia bukan penggemar kesepakatan untuk memperbaiki merger bermasalah dengan penjualan aset. Dia juga tidak menyukai perbaikan perilaku, ketika Facebook menjanjikan perubahan kebijakan tertentu selama beberapa tahun.

Di bawah mantan Presiden Donald Trump, FTC menggugat Facebook pada Desember 2020 dengan tuduhan bahwa perusahaan tersebut bertindak ilegal untuk mempertahankan monopoli jaringan sosialnya.

Ditanya tentang kemungkinan penyelesaian, Khan berkata: "Kami telah memberikan bantuan yang menurut kami perlu. Saya pikir Anda dapat menghitung sendiri kemungkinan Facebook bersedia menerima sebagian dari bantuan itu."

Dilaporkan oleh Reuters, FTC telah meminta hakim untuk memerintahkan Facebook agar membatalkan akuisisi Instagram, pada 2012, dan WhatsApp pada 2014.

"Tapi tentu saja, sebagai agensi, kami selalu berpikir tentang, Anda tahu, melestarikan sumber daya, bagaimana memikirkan penyelesaian, trade off dengan mengejar litigasi, tetapi ini adalah masalah yang sangat penting bagi agensi, dan kami. Kami serius tentang bantuan yang kami cari," ucap Khan.

Dia juga kritis terhadap perusahaan yang membawa merger ke pemerintah yang mereka tahu tidak dapat memenangkan persetujuan antimonopoli.

"Kami melihat perusahaan-perusahaan mengusulkan merger ilegal dan ilegal pada tingkat yang sangat tinggi," katanya, seraya menambahkan bahwa perusahaan sering mengetahui bahwa kesepakatan mereka melanggar hukum dan kemudian mengusulkan perbaikan.

"Saya pikir itu pendekatan yang salah. Saya pikir kita benar-benar perlu mempromosikan lingkungan di mana pihak-pihak datang kepada kita dengan kesepakatan yang bersih, bukan dengan kesepakatan yang melanggar hukum," tambah Khan.

Menurutnya, perbaikan perilaku, seperti menempatkan firewall di antara sektor-sektor tertentu dari sebuah perusahaan, tidak mengatasi masalah mendasar.