Anggota Parlemen Desak Pemerintah India Tarik Pajak Penghasilan Kripto Sebesar 50 Persen

JAKARTA – Salah satu anggota parlemen asal India mendorong pemerintah untuk menaikan pajak penghasiln dari kripto. Tidak tanggung-tanggung, Sushil Kumar Modi meminta pemerintah untuk menarik pajak sebesar 50 persen dari kripto.

Sebagai informasi, Sushil Kumar Modi merupakan anggota Rajya Sabha, majelis parlemen tertiggi India. Karena keputusannya, Modi meramaikan pemberitaan di sana karena ingin mengenakan pajak lebih dari 30 persen.  

“Pemerintah belum mengatakan banyak kata... bahwa kripto itu seperti perjudian. Ini seperti lotere, seperti kasino, seperti pacuan kuda... dan dalam semua hal ini tarif pajaknya sangat tinggi,” kata Modi.

Dilansir dari Bitcoin.com News, selain ingin mengenakan pajak atas pendapatan kripto sebesar 50 persen, Modi juga menyarankan untuk mengenakan 28 persen pajak barang dan jasa (GST) pada seluruh nilai transaksi kripto, daripada hanya menerapkan 18 persen GST pada layanan yang disediakan oleh bursa kripto. “Seperti judi, pacuan kuda, kasino, lotere, GST harus ada di seluruh nilai transaksi,” ujarnya.

Anggota parlemen kemudian membandingkan kripto dengan investasi tradisional. Menyatakan bahwa saham memiliki perusahaan di belakang mereka, “tidak ada yang tahu siapa di balik kripto ini,” dia menunjukkan. “Kita perlu mencegah dan mendisinsentifkan” perdagangan dan investasi di kelas aset, tandas Modi.

Dia menjelaskan bahwa pemerintah India sedang mengerjakan undang-undang kripto dan perlu memutuskan dalam waktu dekat apakah kripto adalah aset, komoditas, saham, barang, atau layanan. Anggota parlemen mencatat bahwa penting bagi pemerintah India untuk membahas undang-undang kripto dengan Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia.

Selain itu, Modi secara tegas membantah bahwa India bakal mengadopsi Bitcoin sebagai alat pembayaran resmi.

“Satu hal yang sangat jelas, pemerintah India tidak akan melegalkan (kripto) seperti El Salvador atau Ukraina. Itu tidak akan diperlakukan seperti alat pembayaran yang sah atau mata uang fiat,” tambahnya.

Dia menambahkan bahwa kripto itu tidak baik untuk stabilitas keuangan negara mana pun. Karenanya hanya negara yang memiliki sistem keuangan yang tidak stabil yang melegalkan pembayaran Bitcoin, seperti yang dilakukan El Salvador.