JAKARTA - Perusahaan telekomunikasi milik Ukraina, Ukrtelecom mengalami gangguan layanan internet pada Senin, 28 Maret, setelah serangan siber yang "kuat". Hal ini diumumkan oleh pejabat pemerintah Ukraina dan perwakilan perusahaan tersebut.
Insiden tersebut merupakan serangan peretasan terbaru terhadap layanan internet Ukraina sejak pasukan militer Rusia menyerbu pada akhir Februari.
"Hari ini, musuh melancarkan serangan siber yang kuat terhadap infrastruktur TI Ukrtelecom," kata Yurii Shchyhol, Ketua Layanan Negara untuk Perlindungan Informasi dan Komunikasi Khusus Ukraina, seperti dikutip Reuters. "Serangan itu mampu diatasi. Sekarang Ukrtelecom memiliki kemampuan untuk mulai memulihkan layanannya kepada klien."
"Saat ini, serangan itu berhasil dihentikan, penyediaan layanan secara bertahap dilanjutkan," kata juru bicara Ukrtelecom, Mikhail Shuranov.
⚠️ Confirmed: A major internet disruption has been registered across #Ukraine on national provider #Ukrtelecom; real-time network data show connectivity collapsing to 13% of pre-war levels; the provider reports issues assigning new sessions
📰 Background: https://t.co/S0qJQ7CbNv pic.twitter.com/BY2OOBK0m6
— NetBlocks (@netblocks) March 28, 2022
NetBlocks, yang memantau gangguan layanan internet, memposting di Twitter sebelumnya pada Senin lalu bahwa mereka melihat "konektivitas runtuh" dengan "gangguan skala nasional yang sedang berlangsung dan semakin intensif."
BACA JUGA:
Sebelumnya Forbes juga melaporkan, insiden serupa terjadi awal bulan ini terhadap Triolan, sebuah perusahaan telekomunikasi Ukraina yang lebih kecil. Perusahaan itu mengalami peretasan yang mengatur ulang beberapa sistem internal, yang mengakibatkan beberapa pelanggan lokal kehilangan akses.
Ukrtelecom telah mengatakan dalam sebuah pernyataan pada hari sebelumnya bahwa ada "kesulitan sementara dengan instalasi sesi Internet baru untuk pelanggan Ukrtelecom."
Rusia menyebut tindakannya di Ukraina sebagai "operasi militer khusus" untuk melucuti senjata dan "denazifikasi" tetangganya. Kyiv dan Barat menganggap ini sebagai dalih untuk invasi tanpa alasan untuk mencoba menggulingkan pemerintah terpilih Ukraina.
