Binance Bakal Beroperasi di Dubai, Tapi Masih Tunggu Undang-Undang Aset Virtual Selesai Dirancang

JAKARTA – Perusahaan bursa kripto Binance melalui Binance Holdings Ltd., dikabarkan tengah menunggu perizinan untuk bisa beroperasi di Dubai, UEA. Jika ini berhasil maka Binance bisa memperkuat kehadirannya di negara-negara Timur Tengah.

Binance berpotensi untuk menyediakan layanannya di Dubai World Trade Center. Sebelumnya, UEA sedang mempersiapkan undang-undang baru untuk mengatur berbagai aset virtual. Perdana Menteri UEA dan Emir Dubai,  Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum,  sedang berusaha untuk mendorong Negara Arab untuk menjadi pusat kripto global yang terdepan.

“Kejelasan regulasi sangat penting. Undang-undang aset virtual baru di Dubai ini merupakan langkah maju yang luar biasa,” ujar CEO Binance, Changpeng Zhao, melalui kicauan Twitter.  

Dilansir dari CryptoPotato, pada bulan Desember tahun lalu, Binance menandatangani perjanjian dengan Dubai World Trade Center Authority (DWTCA) untuk mengembangkan dan menjadikannya sebagai pusat aset virtual global.

Otoritas ini akan mengawasi penerbitan dan perdagangan aset virtual dan perusahaan yang menyediakan layanan kripto pertama-tama harus mendapatkan persetujuannya. Selain itu, entitas pengatur baru juga akan “memantau transaksi dan mencegah manipulasi harga aset virtual.”

Negara bagian UEA telah mengambil sikap proaktif terhadap aset kripto selama beberapa tahun. Misalnya, Pusat Keuangan Internasional Dubai mendirikan “Pengadilan Blockchain” pada tahun 2018.

“Kami menyambut baik perkembangan penting ini,” ujar Richard Teng, kepala MENA untuk Binance, mengatakan dalam sebuah pernyataan. “Kami terus bekerja sama dengan DWTC untuk membantu membangun Dubai sebagai lingkungan regulasi kripto kelas dunia dan progresif”.

Perusahaan ini didirikan di Cina tetapi belum mendirikan basis global. Dalam beberapa bulan terakhir, eksekutif Binance telah mengadakan pembicaraan dengan regulator di UEA tentang potensi kantor pusat di negara tersebut.

UEA adalah pasar kripto terbesar ketiga di Timur Tengah, setelah Turki dan Lebanon, dengan volume transaksi sekitar 26 miliar dolar AS, menurut data dari Chainalysis, dari kurun waktu Juli 2020 hingga Juni 2021.