Pelarangan Penjualan Mobil Bensin dan Diesel pada 2030 di Inggris Diragukan Sendiri oleh Perdana Menterinya

JAKARTA - Rencana pelarangan penjualan mobil bensin dan diesel murni di Inggris pada tahun 2030 malah diragukan sendiri oleh Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak.

Sunak belum bisa mengkonfirmasi apakah pelarangan tersebut masih akan berlanjut sesuai rencana semula karena rumor-rumor yang berkembang menyatakan bahwa setiap undang-undang terkait iklim yang "tidak adil bagi masyarakat" akan dikurangi intensitasnya.

Ia mengatakan saat diwawancara TV di Inggris, Senin pagi, 24 Juli, dia akan mengatasi krisis iklim dengan cara yang proporsional dan pragmatis tanpa mempengaruhi atau merugikan kehidupan masyarakat.

"Saya membela rakyat Inggris karena saya juga menyadari bahwa kita sedang menghadapi waktu di mana inflasi tinggi. Hal itu berdampak pada tagihan rumah tangga dan keluarga. Saya tidak ingin menambah beban itu. Saya ingin mempermudah," tambahnya.

Pelarangan penjualan mobil bensin dan diesel ini dapat dikatakan sebagai perubahan kebijakan terbesar yang pernah ada di industri otomotif hingga saat ini, berarti hanya mobil hibrida dengan mesin pembakaran dan mobil listrik penuh yang diperbolehkan untuk dijual mulai tahun 2030, dan penjualan mobil hanya boleh berbasis listrik mulai tahun 2035.

"Tentu saja target zero emisi penting bagi saya. Jadi, ya, kami akan terus membuat kemajuan menuju ambisi kami tersebut dan kami juga akan memperkuat keamanan energi kami," kilahnya saat ditanya kepastian larangan penjualan mobil bensin dan diesel tahun 2030.

Namun, ia juga menambah bahwa ada juga jalur lain yang bisa dieksplorasi.

"Saya pikir peristiwa-peristiwa selama tahun-tahun terakhir ini telah menunjukkan pentingnya berinvestasi lebih banyak dalam energi lokal, baik itu energi nuklir atau energi angin lepas pantai. Saya pikir itulah yang ingin dilihat orang dan itulah yang akan saya lakukan," pungkasnya.

Menyusul komentar PM yang akhirnya menuai banyak kritikan tersebut, juru bicara resmi Perdana Menteri diminta untuk memberikan komitmen yang pasti bahwa pelarangan tersebut akan diberlakukan pada tahun 2030.

"Itu tetap menjadi komitmen kami. Seperti yang Anda dengar dari pernyataan Perdana Menteri pagi ini, apa yang ingin kami lakukan adalah memastikan pendekatan ini proporsional dan pragmatis serta tidak memberatkan masyarakat secara tidak adil, kata sang jubir kepada The Telegraph, 24 Juli.