Bagikan:

JAKARTA – Memori hari ini, enam tahun yang lalu, 25 Oktober 2019, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD bela Prabowo Subianto yang baru dilantik Presiden Joko Widodo (Jokowi) jadi Menteri Pertahanan (Menhan).

Mahfud menganggap wajar jika ada yang suka dan tak suka Prabowo. Sebelumnya, keputusan Prabowo masuk pemerintahan Jokowi jadi polemik. Tak semua setuju dengan keputusan Jokowi. Kondisi itu karena Prabowo sebelumnya dikenal sebagai oposisi yang berisik.

Hubungan Jokowi dan Prabowo pernah dalam fase tak harmonis. Keduanya dikenal bak musuh bebuyutan. Prabowo pernah menantang Jokowi dalam kontestasi politik Pilpres 2014. Hasilnya Prabowo harus menelan kekalahan.

Kondisi itu membuat Prabowo dan partai pendukungnya memilih jadi oposisi. Segala macam kebijakan Jokowi yang dianggap merugikan rakyat Indonesia dikritiknya. Prabowo pun terkenal jadi oposisi yang berisik.

Sekali saja Jokowi melakukan kesalahan, maka kehebohannya bisa muncul berhari-hari. Rakyat Indonesia jadi terbelah. Ada yang mendukung Prabowo. Ada pula yang tetap setia kepada Jokowi. Kondisi itu membuat niatan Prabowo menantang Jokowi pun tak pernah hilang.

Pelantikan Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan sempat memantik kontroversi karena posisinya yang dianggap sebagai pelanggar HAM. (ANTARA) 

Pilpres 2019 dianggap jadi pertarungan terakhir keduanya. Prabowo percaya diri bisa menang. Namun, lagi-lagi kenyataan dan keinginan tak pernah sehati. Prabowo lagi-lagi kalah. Istimewanya Prabowo tak segera memilih jadi oposisi.

Belakangan Prabowo dan partainya, Partai Gerindra seraya merapat ke pemerintah. Prabowo pun tak menampik jika negara membutuhkan jasanya, ia akan siap bekerja jadi menteri. Pucuk dicinta ulam tiba. Jokowi kemudian melantik Prabowo sebagai Menhan pada 23 Oktober 2019.

Pelantikan Prabowo memunculkan polemik. Banyak yang menganggap Prabowo tak pantas jadi menteri karena dipandang sebagai pelanggar HAM.

"Semoga pidato politik pertama (Jokowi) yang mengecewakan itu bisa sedikit ada pelipur lara dengan pemilihan kabinet, khususnya untuk hukum dan HAM yang benar. Yang dia (menteri) tidak pernah melanggar HAM.”

“Ini kan publik cukup lama terombang-ambing dan berspekulasi bagaimana pandangan Jokowi soal HAM. Dan saya ingat betul, ketika kritik itu sangat banyak pada periode pertama. Dan orang di sekililingnya oh ya nanti di periode kedua. Tapi sekarang sama, penekanannya ekonomi," ungkap Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Asfinawati sehari sebelum Prabowo dilantik sebagaimana dikutip laman VOA Indonesia, 22 Oktober 2019.

Pelantikan Prabowo membawa kehebohan. Beberapa mengkritik Jokowi karena memilih menteri dari kalangan pelanggar HAM. Beberapa juga mengkritik Jokowi karena memilih sosok yang pernah menjelek-jelekan pemerintahan Jokowi pada periode pertama.

Kritik dan kecaman kepada Prabowo membuat Mahfud MD angkat bicara pada 25 Oktober 2019. Menkopolhukam itu membela bawahannya, Prabowo. Ia menganggap keputusan Jokowi mengangkat Prabowo sudah dengan pertimbangan matang. Jokowi dianggapnya tentu tak bisa menyenangkan semua orang.

Seorang menteri pasti punya kubu yang menyukai dan membenci. Sebab, manusia memang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Demikian pula dengan Prabowo. Mahfud meminta rakyat untuk melihat kinerja Prabowo dalam menjalankan tugasnya.

Mahfud pun tak habis pikir jika Prabowo baru saja bekerja, sudah banyak yang minta mundur. Sesuatu yang dianggap Mahfud tak produktif.

"Sebab manusia punya kelebihan masing-masing, punya sisi positif-negatifnya. Saya tidak terlalu mengagendakan orang yang menolak seseorang. Silakan saja itu bangun opini, lalu yang lainnya juga membangun opini.”

“Tidak usah berpikir kalau ada yang menolak, lalu apa harus mundur? Tidak efektif itu, tidak boleh. Sama dengan itu. Cara melihat masalah tidak seperti itu, mari setiap masalah kita perbaiki, selesaikan, dan diarahkan ke arah yang benar," ujar Mahfud sebagaimana dikutip laman kompas.com, 25 Oktober 2019.