Makan Gratis Ala Mbak Tutut: Program Sinterklas Bantu Korban PHK Era Orba

JAKARTA - Rakyat Indonesia pernah sengsara karena guncangan resesi ekonomi 1997-1998. Jatuhnya nilai tukar rupiah membuat seisi Indonesia panik. Harga-harga naik, dari elektronik hingga sembako. Kondisi itu kian parah karena badai PHK terjadi di mana-mana.

Pemerintah Orde Baru coba menanggulanginya. Empunya kuasa hadirkan program makan gratis bagi korban PHK. Anak Soeharto, Siti Hardiyanti Rukmana (Mbak Tutut) yang menjabat Menteri Sosial (Mensos) jadi pelaksana. Program itu dikenang sebagai program Sinterklas.

Tiada yang berani meramal kapan keruntuhan Soeharto dan Orba. Keduanya adalah penanda penting pemerintah yang represif dan antikritik. Barang siapa yang menggoyang kekuasaannya, niscaya akan diasingkan – kadang juga dihilangkan.

Masalahnya musuh Orba kali ini bukan lagi rakyatnya sendiri. Musuh itu adalah resesi ekonomi 1997-1998. Anjloknya nilai tukar rupiah jadi muara masalah. Kepanikan muncul di mana-mana. Perusahaan-perusahaan yang ada bisnisnya amburadul.

Bahan baku banyak yang naik. Mereka pun tak lagi mampu membayar gaji pegawainya. Kondisi itu membuat badai PHK terjadi. Pengangguran muncul di mana-mana. Kesengsaraan itu terus berlanjut dengan harga-harga yang melonjak tinggi. Hajat hidup rakyat jatuh ke level terendah.

Pemerintah Orba sebenarnya tak tinggal diam. Mereka terus melakukan upaya dengan menghadirkan langkah penanganan krisis. Langkah-langkah besar coba dimainkan. Langkah jangka pendek tak dilupakan. Anak Soeharto, Mbak Tutut yang jadi Mensos pernah menggelorakan program jangka pendek Gerakan Cinta Rupiah.

Mbak Tutut mencoba mengajak suluruh pejabat dan pengusaha untuk menukar uang dolar ke rupiah. Opsi itu tak berjalan maksimal. Soeharto pun meminta Mbak Tutut untuk segera melakukan kebijakan lain berupa pemberian makan gratis yang masuk dalam proyek Program Penanggulangan Dampak Sosial Krisis Moneter (PPDSKM).

Program itu digelorakan pada 20 Maret 1998. Pemerintah coba menyediakan makan gratis bekerja sama dengan warung sederhana macam Warung Tegal (Warteg) bagi mereka yang kena PHK dan kesulitan hidup. Program itu memancing pro dan kontra.

“Tapi potret kusam itulah yang kini mewujudkan. Bahkan, semakin nyata bila kita menyimak sidang pertama kabinet baru. Sebuah sidang yang saya harapkan akan memberi arahan makro bagaimana upaya kita bersama untuk keluar dari belitan krisis sekarang. Ternyata tidak. Justru masalah warteg – warung tegal yang akan dipakai untuk sarana memberikan makanan gratis bagi korban PHK – yang mengemuka.”

“Saya tak berani menyepelekan hal yang berbau karitatif, kendati tak sependapat. Saya pun percaya bahwa Pak Harto yang berniat baik untuk meluncurkan program itu. sebuah niat yang lebih dari sekedar untuk membeli hati rakyat. Demikian juga mbak tutut, pelaksananya. Namun bila langkah yang berbau kompleks sinterklas – sebuah egoisme untuk menjadi pemberi atau penolong. Itu dianggap sebagai program penting untuk mengatasi persoalan masyarakat, jelas keliru. Dan, kemudian sejumlah menteri kunci harus rapat koordinasi di departemen sosial,” ujar Zaim Uchrowi dalam buku Menggagas Renaisans Indonesia (2004).

Makan Gratis

Program makan gratis mulai berjalan di Jakarta dan sebagai Pulau Jawa lainnya. Pemerintah telah bekerja sama dengan ratusan warung sederhana. Barang siapa yang kena PHK akan dibagikan kupon tiap harinya. Mereka akan mendapatkan kupon yang ditukar dengan makanan siang gratis.

Makan gratis yang dibagikan dibatasi berharga Rp1.500 per porsi. Isinya nasi beserta lauk pauk. Program itu jadi buruan banyak orang. Ekonomi yang sulit jadi muaranya. Ada yang makan di tempat. Ada juga yang bikin haru. Makanan dibungkus dibawa pulang biar bisa disantap bersama keluarga.

Program itu disambut dengan suka cita. Mulanya pedagang senang omset jualannya meningkat. Rakyat yang kena PHK jadi terbantu. Kondisi itu membuat program makan gratis itu sering pula dijuluki dengan program Sinterklas. Sosok orang suci yang kerap membagikan hadiah kepada anak-anak, khususnya anak kaum tak punya kala Natal tiba.

Boleh jadi pada mulanya program makan gratis berjalan lancar. Namun, bukan berarti tanpa masalah. Kupon makan yang dibagikan terbatas. Pemerintah bak kesulitan dalam menentukan siapa yang wajib menerima kupon.

Kesalahan itu banyak ditemukan dalam tiap sudut. Ada pula yang tak membawa kupon dengan alasan baru di PHK, lalu mengambil makanan. Suatu aksi yang buat beberapa warung sederhana ikut tekor. Belum lagi urusan terbatasnya cangkupan program – hanya di Jakarta dan sebagian Jawa.

Problema tersebut terjadi karena program jangka pendek makan gratis hanya mengandalkan dana kecil. Dana itu berasal dari potong gaji presiden hingga jajarannya selama setahun. Selebihnya dana datang dari para donatur. Mbak Tutut sampai mengimbau banyak pengusaha ikut menyumbang.

Program makan gratis memang mampu mengurangi beban masyarakat. Sekalipun banyak masalah di sana-sini. Program itu pun tak bertahan lama. Layaknya seorang Sinterklas yang sehabis Natal menghilang. Begitu pula makan gratis ala Mbak Tutut. Habis Soeharto lengser dan Orba runtuh program makan gratisnya turut menghilang.

“Jika ada masyarakat yang kelebihan rezeki, silakan menyumbang melalui rekening Mensos di Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 310117398,” imbau Mbak Tutut dikutip surat kabar Harian Kompas berjudul Mensos Bagikan Kupon Makanan (1998).