Menteri BUMN Rini Soemarno Paksa Jajarannya Jadi Peserta BPJS Kesehatan dalam Memori Hari Ini, 22 Maret 2017

JAKARTA – Memori hari ini, tujuh tahun yang lalu, 22 Maret 2017, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno paksa seluruh bos BUMN untuk daftarkan seluruh karyawannya jadi peserta BPJS Kesehatan. Ia menyebut permintaan itu bukan bersifat imbauan, tapi kewajiban.

Sebelumnya, Pemerintahan Jokowi ingin memaksimalkan fungsi BPJS Kesehatan untuk masyarakat luas. Segala macam kelemahan BPJS Kesehatan segera ditanggulangi. Pun keraguan masyarakat coba diredam.

Keinginan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menaikkan hajat hidup rakyat Indonesia tiada dua. Keinginan itu salah satunya dikemas dengan hadirnya Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan pada pada 2014.

Kehadiran BPJS Kesehatan sebagai asuransi kesehatan yang diselenggarakan negara terhitung ampuh. BPJS mampu jadi jawaban di antara banyaknya keluarga yang butuh pengobatan terjangkau. Semuanya karena asuransi kesehatan gotong-rotong itu mampu membiayai kesehatan secara mandiri.

Mereka yang miskin dibiayai negara. Sedang mereka tenaga kesehatan yang bekerja akan diberikan intensif. Program BPJS pun terus berlanjut kala Jokowi menjelma jadi orang nomor satu di Indonesia. Presiden Indonesia itu ingin melanjutkan BPJS Kesheatan supaya terus dimanfaatkan rakyat Indonesia.

Keinginan itu supaya rakyat Indonesia yang dibantu BPJS Kesehatan meningkat tajam. Komitmen itu diwujudkan Jokowi dengan berusaha mentransformasikan BPJS Kesehatan supaya tepat guna. Segala macam masalah yang dialami BPJS coba ditanggulanginya.

Kerja sama dengan banyak rumah sakit swasta terus ditingkatkan. Komitmen itu dilakukan supaya segenap masyarakat, utamanya kelas bawah bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang terjangkau dan maksimal.

Tujuannya supaya narasi terkait orang miskin dilarang sakit tak bergaung lagi. Sebab, mereka sudah punya pegangan. BPJS Kesehatan, namanya. Ia berharap BPJS dapat menanggung segenap biaya kesehatan pasien tanpa terkecuali.

“Saya sendiri melihat di lapangan banyak masalah-masalah yang dikeluhkan masyarakat, terutama pembayaran di rumah sakit misalnya Rp14 juta hanya dibayar Rp4 juta. Sisanya harus dibayar sendiri, dan hal-hal yang lainnya.”

“Saya dengar sudah kira-kira enam bulan yang lalu, ada masalah di situ dan juga solvabilitasnya. Sebab itu, saya ingin mengerti masalah solvabilitas seperti apa?, kemudian masalah solvabililitasnya seperti apa?, dan penyebab timbul seperti apa?” terang Jokowi sebagaimana dikutip laman Sekretariat Kabinet, 27 Februari 2016.

Komitmen Jokowi ingin mengembangkan BPJS Kesehatan disambut oleh jajarannya. Menteri BUMN, Rini Soemarno juga memiliki keinginan yang sama. Ia menganggap BPJS adalah langkah gotong royong yang baik untuk menjamin kesehatan masyarakat Indonesia.

Ia pun memaksa seluruh bos-bos BUMN untuk segara mendaftarkan seluruh anak buahnya jadi peserta BPJS kesehatan pada 22 Maret 2017. Ia ingin seisi BUMN yang ada dapat mencapai 100 persen terdaftar BPJS Kesehatan.

Barang siapa yang tak mengindahkan perintahnya, akan berpengaruh kepada penilaian kinerja. Rini pun mengaku sedih kala mengetahui bahwa ada BUMN yang belum sama sekali mendaftarkan pegawainya.

"Salah satu review performance direksi BUMN adalah, kalau sudah 100 persen karyawannya terdaftar sebagai anggota BPJS Kesehatan. Dari bulan ke bulan nanti saya cek terus. Tapi ada satu perusahaan BUMN yang belum sama sekali mendafarkan pegawainya ke BPJS.

Nah ini saya ingin tahu siapa perusahaan yang belum mendaftarkan itu. Karena ini bagian gotong royong tadi. Kita akan segera comply. Dulu yang punya pribadi memang diperbolehkan. Tapi nanti arahnya BPJS itu akan jadi kewajiban dan bukan opsional," pungkas Rini sebagaimana dikutip laman CNN Indonesia, 22 Maret 2017.