18 Maret 1966, 15 Menteri Loyalis Bung Karno Ditangkap Soeharto
Presiden Soekarno saat melantik Kabinet Dwikora II atau Kabinet 100 Menteri di Istana Merdeka Jakarta pada 24 Februari 1966. (Foto: Dok. Perpusnas)

Bagikan:

JAKARTA - Hari ini 56 tahun yang lalu, 18 Maret 1966, Soeharto menangkap 15 menteri Republik Indonesia yang dianggap loyalis Soekarno. Penangkapan itu adalah buntut dari dikeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar).

Surat itu berisi pesan kepada Soeharto untuk mengamankan situasi: ancaman kudeta dan demonstrasi. Alih-alih menertibkan keadaan, Soeharto justru memanfaatkan Supersemar untuk memberantas loyalis Soekarno. Karenanya, Soeharto dapat mengganti Soekarno sebagai presiden.

Soekarno dikenal sebagai tokoh bangsa. Perjuangannya memerdekaan bangsa begitu besar. Pun karismanya mampu membuat Indonesia dipandang sebagai bangsa besar nan bernyali. Kondisi itu berubah banyak ketika Indonesia mulai memasuki era 1960-an. Resesi ekonomi mulai menghantui Indonesia.

Soeharto saat menjabat Menteri Panglima Angkatan Darat. (Foto: Wikimedia Commons)

Segenap rakyat Indonesia menjerit. Harga bahan pokok naik tak karuan. Sedang sikap pemerintah justru sebaliknya. Pejabatnya banyak hidup bermewah-mewah. Kondisi itu berbanding terbalik dengan kondisi rakyat yang hidup makin susah. Buahnya, nada-nada protes muncul di mana-mana.

Mahasiswa pun menuntut Bung Karno tiga hal yang lazim dikenal sebagai Tiga Tuntutan Rakyat (Tritura). Pertama, bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI), Reshuffle Kabinet Dwikora, dan turunkan harga. Soekarno pun mendengar. Pada Jumat 11 Maret 1966, Presiden Soekarno memimpin sidang Kabinet Dwikora yang disempurnakan (Kabinet 100 Menteri) di Istana Merdeka, Jakarta.

Akan tetapi, Bung Karno tak sampai selesai. Ia meninggalkan Jakarta lebih awal dan mengungsi ke Istana Bogor. Keamanannya terancam karena aksi mahasiswa dan munculnya isu kudeta. Setelahnya, Bung Karno mengeluarkan Supersemar yang memberikan perintah kepada Komando Menteri Panglima Angkatan Darat, Soeharto untuk menjaga keamanan, tapi ia justru memanfaatkannya untuk lain hal.

“Berdasarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) yang ditandatangani oleh Bung Karno sendiri itulah jalan hidup Bung Karno berubah dan karier politiknya berakhir. Kesibukan Bung Karno pada akhir tahun 1966 dan awal tahun 1967 hampir tidak ada lagi. Ia hanya didampingi Ibu Hartini beserta dua putranya dan ditemani ajudan dan kawal pribadi, Bung karno berada di pavilyun Istana Bogor.”

“Tidak banyak lagi orang-orang yang datang termasuk teman-temannya. Bahkan secara nyata kelihatan benar betapa orang menjauhinya karena takut disebut pro Bung Karno. mereka yang tadinya dekat menjadi menjauh, bahkan ada yang mulai berteriak mencacinya guna menutupi keterlibatannya di masa lalu,” ungkap ajudan Bung Karno, Bambang Widjanarko dalam buku Sewindu Dekat Bung Karno (1988).

Semenjak itu loyalis Soekarno diburu. Mereka yang ketahuan atau kedapatan dekat Bung bebas segera diamankan, jika tak mau dikatakan disingkirkan. Lebih lagi, mereka acap kali diberi label kiri alias komunis.  Semua itu dilakukan atas kuasa Supersemar. Demi keselamatan bangsa dan negara khususnya.

Menteri Bank Sentral dan Gubernur Bank Negara, Jusuf Muda Dalam (Foto: Dok. Perpusnas)

Tindakan mereduksi peran Soekarno pun makin masif. Tepat pada 18 maret 1966, Soeharto menangkap 15 menteri Republik Indonesia yang dituduh orang dekat Bung Karno. Termasuk Jusuf Muda Dalam (Menteri Bank Sentral dan Gubernur Bank Negara). Siasat itu jitu. Setelahnya, tiada lagi yang dapat menahan kuasa Soeharto untuk menjadi orang nomor satu di Indonesia menggantikan Bung Karno.

“Oleh karenanya, tidaklah berlebihan bila dikatakan bahwa masa-masa awal kelahiran Supersemar hingga naiknya Soeharto sebagai ketua Presidium Kabinet Ampera merupakan awal kelahiran Orde Baru,” tutup Nina Herlina dalam buku Malam Bencana 1965 Volume 2 (2012).

 

*Baca Informasi lain soal SEJARAH HARI INI atau baca tulisan menarik lain dari Detha Arya Tifada.