Eksklusif, Jokowi Minta LADI Cepat Tuntaskan Sanksi WADA, Ini yang Dilakukan Musthofa Fauzi

Sanksi WADA (Badan Antidoping Dunia / World Antidoping Agency) pada Indonesia membuat kaget semua pihak. Soalnya momen ini diketahui saat Indonesia berhasil meraih Piala Thomas yang sudah dinanti 19 tahun. Bendera merah putih tak bisa berkibar mengiringi kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya. Presiden Jokowi meminta agar persoalan ini dituntaskan dalam waktu secepat-cepatnya. dr. Musthofa Fauzi Sp.An sebagai Ketua LADI (Lembaga Antidoping Indonesia) bersama instansi dan pihak terkait akan memproses agar sanksi untuk Indonesia dari WADA segera dicabut.

***

Kinerja LADI menjadi sorotan setelah sang merah putih urung berkibar di gelaran puncak Piala Thomas. Saat Jojo dan kawan-kawan berhasil menekuk China dengan skor telak 3-0, dan Piala Thomas yang sudah hengkang dari bumi pertiwi kembali lagi setelah sekian lama dinanti. Ceres Arena, Aarhus, Denmark, Minggu 17 Oktober itu pun bergemuruh. Suporter Indonesia yang hadir serta pemain bersorak-sorai merayakan kemenangan atas musuh bebuyutan di arena bulutangkis.

Namun sayang saat momen bersejarah ini tercoreng dengan  tak bisa dikibarkannya  bendera merah putih untuk mengiringi dikumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya.  Bendera merah putih tak boleh dikibarkan karena Indonesia masih terkena sanksi dari WADA. Akhirnya bendera PBSI (Persatuan Bulutangkis Seluruh Indonesia) yang menggantikan posisi sang merah putih.  

Buntut dari kasus ini Menpora, Ketua LADI menjadi sasaran tembak warganet dan masyarakat. Mereka  kecewa mengapa persoalan sanksi ini bisa berlarut dan berdampak tak bisa berkibarkan sang merah putih saat pahlawan bulutangkis Indonesia menorehkan prestasi luar biasa, meraih kembali Piala Thomas. “Kepada seluruh rakyat Indonesia, masyarakat olahraga, pencinta olahraga di manapun berada,  izinkan kami selaku pengurus Lembaga Antidoping Indonesia untuk mengucapkan rasa sedih kami. Sekaligus juga permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden RI, kepada masyarakat dunia olahraga, masyarakat pencinta olahraga, para pegiat olahraga, para atlet dan para pembina olahraga serta induk-induk organisasi olahraga di manapun berada atas tak berkibarnya bendera merah putih,” kata dr. Musthofa Fauzi Sp.An selaku Ketua LADI.

Selain Indonesia, Thailand dan Korea Utara juga mendapat sanksi serupa. Durasi sanksi ini selama setahun. Namun jika kewajiban  bisa dipenuhi sebelum masa tenggang itu sanksi bisa dicabut. Indonesia menurut Mustofa Fawzi mendapat sanksi sejak 7 Oktober 2021. Akibatnya Indonesia tak bisa menjadi tuan rumah kejuaraan regional, kontinental, dan internasional. Kemudian bendera merah putih tak bisa dikibarkan di even tersebut, kecuali pertandingan olimpiade dan paralimpiade.

LADI dibentuk  berdasarkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 yang bertugas melaksanakan ketentuan antidoping di Indonesia.  Dalam melaksanakan tugasnya LADI independen dari pemerintah. Sebagai anggota WADA jalur koordinasinya dengan WADA secara langsung.

Presiden Jokowi pun mengambil langkah cepat dengan memanggil Menpora Zaunuddin Amali dan Ketua LADI dr. Musthofa Fauzi untuk menuntaskan permasalahan ini. Presiden meminta kepada Menpora untuk memenuhi permintaan WADA kepada LADI. Presiden meminta persoalan itu diselesaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya.

Atas instruksi presiden ini Kemenpora, LADI dan berbagai pihak terkait pun bergerak cepat untuk memenuhi tenggat yang diminta Presiden agar sanksi WADA segera dicabut. Bagaimana duduk persoalan kasus ini sehingga mencuat, apa saja kendala yang dihadapi, dan apa langkah yang dilakukan untuk menuntaskan sanksi ini, dr. Musthofa Fauzi Sp.An menjelaskan kepada Edy Suherli, Savic Rabos dan Rifai dari VOI yang menyambangi kantornya di Komplek Kemenpora, Senayan, Jakarta Pusat belum lama berselang. Inilah petikan selengkapnya.

Bagaimana ceritanya hingga Indonesia dihukum  tidak bisa mengibarkan bendera merah putih di even internasional, seperti Thomas Cup kemarin?

Kepada seluruh rakyat Indonesia, masyarakat pencinta olahraga di manapun berada, pada kesempatan ini izinkan kami selaku pengurus LADI untuk mengucapkan rasa sedih kami sekaligus juga permohonan maaf kami yang sebesar-besarnya. Kepada bapak Presiden RI, masyarakat di dunia olahraga, masyarakat pencinta olahraga, para pegiat olahraga, para atlet dan para pembina olahraga, serta induk-induk organisasi olahraga di manapun berada di Indonesia.

Yang  pertama-tama sekali kami perlu menjelaskan bahwa kepengurusan kami di LADI  ini belum lama, baru berkisar 4 bulan. Tepatnya tanggal 30 Juni 2021 kami beserta beberapa orang  ditunjuk secara resmi melalui SK dari Bapak Menpora Zainuddin Amali untuk bertugas untuk menjadi pengurus LADI. Sejak ditunjuk kami langsung bekerja keras karena di depan mata ada beberapa even besar seperti PON XX Papua. Kami langsung berkoordinasi baik di internal maupun eskternal.

Apa saja kendala yang dihadapi?

PPKM menjadi salah satu kendala, namun hal itu tidak menyurutkan kami untuk melaksanakan tugas. Meeting virtual dengan Zoom-meeting paling sering dilakukan terutama untuk membantu PB PON XX Papua. Sekitar tanggal 15 September kami mendapatkan informasi berupa email dari  WADA yang bermarkas di Montreal, Canada. Mereka  mengingatkan bahwa LADI atau NADO (National Antidoping Indonesia) terancam di-banned (dilarang) karena tidak memenuhi permintaan WADA.

Berdasarkan surat itu kami bergerak cepat, rapat internal untuk  corrective action  apa saja yang menjadi permasalahan yang menjadi tanggung jawab LADI yang harus segera diselesaikan dalam waktu 21 hari.  Permasalah pertama adalah  TDP (test doping plan) untuk tahun 2021. Kedua, daftar ICT (In Competition Test) PON XX Papua belum masuk ke sana (WADA), daftar yang ada belum disetujui. Yang ketiga, perencanaan TDP 2022.

Selama 2021 ini kita ada kesulitan karena ada pandemi untuk mendapat sampel doping di luar kompetisi, sementara atletnya tersebar di mana-mana seantero Indonesia. Ada keterbatasan gerak terutama saat angka COVID-19 amat tinggi di bulan Juni-Juli-Agustus. Ternyata dari 192  kewajiban kita yang harus kita penuhi selama tahun 2021 kita baru menyelesaikan 122. Tersisa  70 yang belum kita laksanakan.

Seperti apa koordinasi dengan WADA untuk menyelesaikan persoalan ini?

Semua ini kami laporkan melalui Zoom-meeting dengan Mr. Keni dari WADA, dengan Mr. Kazuhiro Direktur Asia / Oceania WADA, Miss Yin yang membantu kita dalam urusan TDP 2021. Lalu pada  Agustus kita jelas tidak akan bisa melanjutkan pemeriksaan, soalnya September dan Oktober  atlet sudah siap untuk mengikuti PON XX Papua. Karena atletnya kan yang mereka juga yang akan diambil samplingnya. Kemudian masalah yang kedua adalah masalah ICT, TDP-nya seperti apa. Kami berkoordinasi dengan PB PON XX Papua untuk supervisi tapi pelaksanaan tes doping panitia ad-hoc yang ada di sana. Sosialisasi pada atlet dan pelatih dari LADI.

Kemudian untuk TDP  2022 kita intens berkoordinasi dengan WADA, mereka membimbing LADI soal apa saja yang harus dilakukan. Untuk rencana tahun 2022, mungkin pertimbangan WADA 2022 pandemi sudah mulai mereda, sehingga jumlahnya mendekati 500 orang yang harus kami kerjakan.  Ketiga hal ini kita penuhi, kita laporkan terus termasuk juga pesan-pesan mereka untuk berkomunikasi, saling berkomunikasi intensif jika ada apa-apa. Pada tanggal 7 Oktober WADA tetap mengirimkan kabar kalau kita di-banned, kita jadi bingung kok begini. Ternyata memang ada beberapa hal terbuka tapi itu pun agak sulit kita untuk mencari tahu, tapi banned pada Indonesia sudah terjadi. Sanksi sudah dijatuhkan. Ternyata ada masalah administrasi dari kepengrusan LADI sebelumnya juga selain di pengurusan kami.

Jadi sebagian terjadi sebelum kepengurusan Anda di LADI?

Apa yang menjadi kewajiban LADI harus dipenuhi  walaupun kami adalah pengurus baru, barang ini terjadi di era kami kami harus bertanggung jawab menyelesaikan. Alhamdulillah syukur pihak Kementerian (Kemenpora)  mendukung walaupun sudah keluar dari tahun kerja yang saat ini. Itu masalah yang dihadapi LADI.

Apakah ada upaya yang dilakukan LADI sebelum gelaran piala Thomas dilaksanakan? Soalnya respon publik amat heboh menyaksikan merah putih tak berkibar di sana?

Sebelum piala Thomas kami sudah bersurat ke panitia pertandingan untuk meminta agar bendera Indonesia dan Lagu Kebangsaan Indonesia Raya bisa dinyanyikan kalau tim kita menang. Namun dari dua permintaan itu ternyata yang dikabulkan hanya satu; lagu kebangsaan saja yang dikumandangkan. Memang  sayang sekali bendera merah putih tak bisa dikibarkan. Kami sangat sedih dan untuk kejadian ini sekali lagi kami mohon maaf.

Kendala yang dihadapi selama pandemi ini dalam mengambil sampel doping atlet jika dibandingkan dengan negara lain yang juga mengalami pandemi?

Saya cerita di negara lain dulu,  di negara lain juga mengalami kesulitan, itu terungkap saat kami melakukan Zoom-meeting dengan Australia, Korea, Singapura.  Singapura tak banyak kendala karena atletnya sedikit.  Korea juga banyak kewajiban mereka yang juga tidak tercapai. Kita Insya Allah akan ada 70 atlet yang kita rencana periksa, mereka baru pulang dari PON  mungkin masih capek.  Awal  bulan November ini kita segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua ini.

Dalam kondisi pandemi ini persyaratan dan prosedur pemeriksaan banyak. Petugas kami; doping control officer (DPO) sebelum bertugas harus kontak atletnya dulu dan pastikan dia negatif COVID-19. Saat melaksakan tugas mengambil sampel doping DPO menggunakan busana seperti tenaga kesehatan pada umumnya.

Selain urine dengan apa lagi untuk melakukan tes doping?

Jadi memang sampai saat ini yang terbanyak mengambil sampel tes doping melalui urine. Pada kondisi tertentu diambil dari darah. Ada botol yang tertentu yang standar sekali untuk tempat urine ini. Prosesnya harus transparan dan ada formulir yang harus diisi. 

LADI ini hanya menjalankan apa yang dirumuskan oleh WADA. Ada kriteria-kriteria,  ada hitung-hitungannya  sesuai dengan standar yang dipandu. Kalau kira ragu bisa bertanya dengan tim WADA. Ada 62 negara termasuk Indonesia  yang ikut menandatangani konvensi dengan WADA dan harus menaati WADA Court.

Seperti apa independensi LADI pada pemerintah?

Kita saat ini menjadi anggota dari WADA. Sampai saat ini dari sisi dana LADI masih dibantu oleh pemerintah. Selama ini ada beberapa Lembaga seperti LADI yang juga mendapat pendanaan dari pemerintah. Bukan berarti lembaga independen tidak bisa dapat dana dari pemerintah. Meski begitu dalam operasional dan mengambil keputusan kita tetap independen.

Anda yakin bisa menyelesaikan target dari pemerintah Jokowi untuk melepaskan sanksi atau banned dari WADA?

Kami mempunyai target tidak lebih dari 3 bulan menuntaskan sanksi WADA,  Insya Allah bisa. Mudah-mudahan dan tolong doa dari masyarakat Indonesia, masyarakat dunia olahraga serta semuanya. Kita sudah merapatkan barisan, Kemenpora, LADI, NOC (National Olympic Committee) Indonesia, serta perwakilan dari cabang olahraga untuk membentuk suatu satuan tugas dalam mempercepat proses pelepasan sanksi. Bagaimana menyelesaikan kepatuhan yang kurang. Semoga target yang ditetapkan bisa kita selesaikan dengan baik.

Musthofa Fauzi: Saya Juga Menitikkan Air Mata Saksikan Sang Merah Putih Tak Bisa Berkibar di Piala Thomas

Sebagai insan biasa, Ketua LADI dr. Musthofa Fauzi Sp.An tak kuasa menahan haru dan campur aduk perasaannya saat menyaksikan sang merah putih tak bisa berkibar di momen paling penting, tim Bulutangkis Indonesia meraih piala Thomas. Penantian untuk kembalinya  piala supremasi bulutangkis beregu putra ini tak sebentar, 19 tahun lamanya. “Saya juga menitikkan air mata menyaksikan sang merah putih tak bisa berkibar mengiringi kumandang lagu kebangsaan Indonesia Raya saat tim bulutangkis kita meraih juara,” katanya pria kelahiran Palembang, 9 Februari 1958 ini.

Dia tahu bulutangkis adalah salah satu cabang olahraga yang banyak penggemarnya di Indonesia. Termasuk dia juga suka menyaksikan pertandingan bulutangkis. Momentum Piala Thomas 2020 yang baru digelar pada tahun 2021 karena pandemi corona ini ternyata menjadi saat yang membanggakan.

Pahlawan bulutangkis Indonesia yang rata-rata diisi pemain muda, seperti  Anthony Sinisuka Ginting, Jonatan Christie, Shesar Hiren Rhustavito, Chico Aura Dwi Wardoyo, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamuljo, Mohammad Ahsan, Hendra Setiawan, Fajar Alfian,  Muhammad Rian Ardianto, Leo Rolly Carnando, Daniel Marthin, berhasil melewati rintangan dari awal hingga partai final melawan China. “Kami bangga dengan prestasi yang sudah diraih oleh pahlawan bulutangkis kita,” katanya.

Namun ia juga menyadari suasana haru dan bahagia itu tercoreng karena  bendera merah putih tak bisa berkibar. “Kami sudah berupaya dengan bersurat agar bendera merah putih bisa berkibar dan lagu Indonesia Raya bisa berkumdang. Namun yang terjadi hanya lagu Indonesia Raya saya yang berkumndang. Ini semua karena WADA masih menerapkan banned pada LADI,” katanya.

Kerja Keras

Dokter yang menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kedokteran UNSRI (Universitas Sriwijaya) pada 1985 kemudian mengabdi sebagai dokter di Rumah Sakit Pertamina Plaju, Palembang. Kariernya berlanjut sebagai Kepala RS Pertamina Bajubang Jambi. Kemudian ia dimutasi ke RS Pertamina Balipapan, Kalimantan  Timur.

Ia juga meneruskan pendidikan ke jenjang spesialis Anestesiologi & Intensice Care Unit Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada 1997. Lalu melanjutkan ke Cardio-Thoracic Anastesia, RS Harapan Kita, Jakarta 1998. Masih belum cukup, bapak tiga anak ini melanjutkan ke Cardio-Thoracic Anastesia, Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Amsterdam 2006. Dalam bidang manajemen, pria yang hobi fotografi ini juga mengambil studi Magister Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada.

Dari Balikpapan ia hijrah ke Jakarta, di Rumah  Sakit Pertamina Pusat (RSPP) Jakarta. Kariernya terus berkembang dari Dokter Spesialis Anestesiologi  RSPP,  Kepala Instalasi Gawat Darurat RSPP,  Kepala Instalasi Anestesi & ICU, RSPP,  Ketua Komite Keselamatan Pasien, RSPP, Ketua Sub-Komite Peningkatan Mutu Layanan dan Audit Medik, RSPP hingga jabatan  sebagai  Direktur RSPP pun diembannya.

Pengabdian

Di luar tugasnya di rumah sakit pertamina, Musthofa Fauzi juga mendapat kepercayaan untuk menduduki jabatan sebagai Komisaris Independen di Kimia Farma, untuk  periode pertama berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS) Tahun Buku 2019 pada tanggal 29 Juli 2020 untuk menjabat sampai dengan RUPS Tahun Buku 2024.

Bentuk pengabdian lainnya adalah menerima jabatan sebagai Ketua LADI empat bulan silam. Jabatan ini bagi dia adalah  ladang pengabdian bagi dia untuk bangsa dan negara. Soalnya selain berat tantangan dan sorotan menjabat sebagai pucuk pimpinan lembaga ini amat menyita perhatian dan tenaganya.

“Kami tetap bertanggungjawab, ini adalah lahan pengabdian kami kami. Mengabdi mengurusi LADI ini tidak berpikir untuk kepentingan apapun. Tidak ingin terkenal dengan ini karena kerja kami jauh di belakang layar. Ini adalah pengabdian kami bagi dunia olahraga dan bagi masyarakat Indonesia.  Insya Allah mudah-mudahan dengan nawaitu yang baik akan lancar semuanya,” kata dr. Musthofa Fauzi Sp.An yang ikut ke Papua dalam mengawasi tes doping di ajang PON XX Papua lalu.

“Kami mempunyai target tidak lebih dari 3 bulan menuntaskan sanksi WADA,  Insya Allah bisa. Mudah-mudahan dan tolong doa dari masyarakat Indonesia, masyarakat dunia olahraga serta semuanya. Kita sudah merapatkan barisan, Kemenpora, LADI, NOC (National Olympic Committee) Indonesia, serta perwakilan dari cabang olahraga untuk membentuk satuan tugas dalam mempercepat proses pelepasan sanksi. Bagaimana menyelesaikan kepatuhan yang kurang. Semoga target yang ditetapkan bisa kita selesaikan dengan baik,”