Imbas Serangan Ransomware ke PDNS 2, Pemerintah Wajibkan Tenant untuk Backup Data

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto (foto: Tangkapan layar YouTube)

JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Hadi Tjahjanto menggelar Rapat Kerja dengan Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk membahas penggantian Pusat Data Nasional Sementara (PDNS). 

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Hadi menyampaikan bahwa berdasarkan perintah dari Presiden Joko Widodo, semua layanan yang menggunakan PDNS 2 diharapkan bisa kembali beroperasi pada Juli 2024.

“Dari hasil rapat koordinasi, dapat saya simpulkan bahwa untuk layanan menggunakan PDNS 2, itu bisa melaksanakan pelayanan secara aktif bulan Juli tahun 2024, dan di backup oleh cold site saya yang ada di Batam,” ujar Hadi dalam konferensi persnya yang digelar pada Senin, 1 Juli. 

Selain itu, tim hosting PDNS yang berada di Batam juga akan meningkatkan kemampuannya menjadi hot site, khusus untuk layanan-layan yang bersifat strategis, sehingga mampu memberikan pelayanan secara auto gate, mampu memberikan pelayanan secara interactive service. 

Lebih lanjut, Hadi juga menyampaikan bahwa hasil rapat ini sekarang mewajibkan tenant atau Kementerian/Lembaga melakukan backup terhadap datanya. 

“Dan setiap tenant atau Kementerian juga harus memiliki backup, ini mandatory, tidak opsional lagi. Jadi paling tidak ada 3 lapis atau 4 lapis backup tersebut,” ujarnya lebih lanjut. 

Hadi juga mengatakan bahwa pemerintah akan membuat cadangan cloud lain untuk data-data tertentu, termasuk data yang sifatnya umum, sehingga data yang disimpan di PDN tidak penuh. 

Terakhir, BSSN juga akan terus meningkatkan keamanan siber dengan cara menyambungkan ke komando kendali BSSN yang ada di ragunan, termasuk juga mengaktifkan Computer Security Incident Response Team (CSIRT)  yang akan dimonitor oleh BSSN. 

“Dan tentunya, kita juga perintah Bapak Presiden untuk juga melindungi kembali peraturan Presiden, institusi Presiden terkait dengan operasional siber, termasuk BSSN, beserta jajarannya sehingga nantinya komando-kedali itu mudah apabila terjadi permasalahan,” tutup Hadi.