Minister Of Home Affairs: Jambi Must Inflation Food Materials

Mendagri Tito Karnavian saat menghadiri rapat penekanan inflasi di Jambi. (ANTARA/HO/Penrem 042/Gapu)

JAMBI - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memberikan arahan agar Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi melakukan pengendalian inflasi pada bahan pangan.

TPID Provinsi Jambi dapat melakukan pengendalian inflasi pada bahan pangan, salah atau upaya yang dapat dilakukan dengan menyediakan pasokan ikan nila sebab analisa BI dan BPS, bahan pangan pemicu inflasi di Jambi antara lain bawang merah dan ikan nila.

"Kalau untuk bawang merah secara iklim mungkin tidak cocok, saya kasih masukan yang mungkin realistis dan cepat dikerjakan, serta tingkat keberhasilan tinggi adalah dengan menyediakan pasokan ikan nila lebih baik lagi sehingga lebih stabil," kata Tito Karnavian dikutip ANTARA, Sabtu, 27 Agustus.

Upaya lain yang bisa dilakukan TPID, yakni dengan terus menjalin kerja sama antar-daerah.

Mendagri Tito Karnavian hadir pada Higt Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Jambi yang digelar di gedung Lantai 2 Mahligai Bank 9 Jambi.

Rapat yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri tersebut dibuka oleh Gubernur Jambi Al Haris dan dihadiri juga para pejabat instansi terkait maupun Forum komunikasi pimpinan daerah (Forkomoinda).

Dalam sambutannya, Gubernur Al Haris menyampaikan Jambi kembali menggelar High Level Meeting tahun 2022 dengan tema "Penguatan Sinergi Pengendalian Inflasi untuk Mendorong Pertumbuhan Ekonomi" guna berkomitmen dalam pengendalian inflasi di daerah ini.

High Level Meeting dilaksanakan sebagai upaya untuk mereview inflasi di Provinsi Jambi dan merumuskan strategi pengendaliannya.

Hal Ini diperlukan sebagai upaya menjaga stabilitas harga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dari pertemuan ini, kita sepakat untuk menjaga pengendalian inflasi di Provinsi Jambi, dimana sebelumnya telah dilaksanakan penandatanganan komitmen bersama Pemerintah Provinsi Jambi dan Bank Indonesia dengan Pemerintah Kabupaten/Kota pada Selasa 14 Juni lalu," kata Al Haris.

Gubernur Jambi saat memberi pemaparan terkait kondisi ekonomi dan inflasi di Provinsi Jambi saat High Level Meeting, bahwa komitmen pertama terkait pengendalian inflasi ini, yaitu menjaga inflasi sesuai koridor 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.

Komitmen kedua, yakni merealisasikan kerjasama antar daerah untuk bahan pangan dalam rangka menjaga ketersediaan pasokan. Ketiga, rutin mengadakan pertemuan setiap bulannya di seluruh kabupaten/kota untuk mengulas kembali perkembangan harga dan mencari solusi agar harga stabil.

"Semua ini ditujukan untuk kesejahteraan rakyat dan mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif," kata Gubernur Jambi Al Haris.

Gubernur Al Haris juga menjelaskan kondisi harga komoditas unggulan di Provinsi Jambi saat ini, khususnya petani kelapa sawit belum merasakan kenaikan TBS meski keran ekspor kembali dibuka.

Tren kenaikan TBS yang masih belum stabil sangat mempengaruhi perekonomian petani di Jambi yang 60 persennya merupakan petani sawit.

Kekhawatirannya terkait dampak dari adanya beberapa perusahaan batu bara yang diberikan sanksi oleh Kementerian Negeri Sumber Daya Mineral (ESDM) karena angkutannya yang bermasalah.

"Kita khawatir bahwa akan terjadi inflasi yang tidak terkendali di Provinsi Jambi dan otomatis kalau inflasi signifikan, maka dikhawatirkan berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi Jambi, " katanya.

Gubernur juga meminta kepada pihak terkait untuk selalu memonitor setiap perkembangan ekonomi dan gejolak ekonomi di Jambi.