JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani melaporkan bahwa realisasi belanja APBD masih lebih rendah sampai dengan September 2021.
Dalam catatan Menkeu, belanja APBD pada akhir kuartal III menurut 2,11 persen year-on-year (y-o-y) menjadi Rp603,5 triliun dari sebelumnya Rp616,59 triliun di periode yang sama 2020.
“Beberapa daerah yang sudah mendapatkan transfer dari pemerintah pusat namun belum belanja, terbesar adalah DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta dengan 20,39 persen),” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita, Senin, 25 Oktober.
Menurut Menkeu, kondisi yang dialami provinsi yang dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X itu tidak lepas dari pengaruh tingginya penyaluran TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) yang telah mencapai 76,5 persen, namun belum diikuti dengan serapan belanja.
“Selisih antara tingkat realisasi pendapatan dengan belanja terendah berada di Sulawesi Tenggara dengan minus 0,62 persen. Hal ini terjadi karena masih rendahnya penyaluran TKDD yang berada di bawah rata-rata nasional,” tutur dia.
BACA JUGA:
-
| EKONOMI
Sri Mulyani Cs Siap Ladeni Gugatan Setiawan Harjono Obligor BLBI Besan Setya Novanto
22 Oktober 2021, 16:32 -
| EKONOMI
Sri Mulyani Ajak PPATK Berangus Pendanaan Terorisme dan Pencucian Uang
22 Oktober 2021, 22:30
Adapun, serapan belanja yang masih belum optimal akan turut berdampak pada tingginya nilai simpanan pemerintah daerah (pemda) di perbankan.
Untuk diketahui, pada tahun ini alokasi anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa berada pada kisaran Rp770 triliun. Itu artinya lebih dari 25 persen belanja APBN yang berjumlah Rp2.750 triliun dilakukan melalui pemda.
“Daerah perlu meningkatkan kecepatan dan ketepatan eksekusi belanjanya,” tutup Menkeu Sri Mulyani.
Tag Terpopuler
#prabowo subianto #tahun baru #hari ibu #nataru #natalPopuler
