Bagikan:

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan bahwa situasi pandemi menjadi tantangan tersendiri dalam menghasilkan sebuah kebijakan publik.

Pasalnya, kondisi saat ini mengharuskan penyelenggara negara dapat menciptakan regulasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat tetapi di dalam konteks keadaan yang belum pernah terjadi sebelumnya.

“Untuk itulah kompetisi ini digelar karena ingin mencari sebanyak mungkin rumusan-rumusan inovasi yang bisa menghasilkan kebijakan yang lebih baik bagi publik,” ujarnya melalui saluran virtual, Selasa, 28 September.

Menurut Suahasil, salah satu yang menjadi incaran dalam kegiatan inovasi ini adalah bagaimana aparatur negara, khususnya yang ada di lingkungan Kementerian Keuangan, dapat terus mengoptimalkan kinerja sehingga bisa memfasilitasi aktivitas publik secara maksimal.

“Kita terus berusaha melakukan inovasi itu sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi Indonesia,” tuturnya.

Untuk itu, sambung dia, peta jalan perumusan kebijakan pemerintah dimulai dari diskusi dan eksplorasi pemikiran-pemikiran setiap individu yang bisa digali dalam ajang kali ini.

“Karena itu saya ingin semua yang ada di sini untuk terus berfikir, kita perkuat cara kerja inovatif demi birokrasi yang melayani publik secara menyeluruh, efektif serta efisien,” tegasnya.

Sebagai informasi, Kompetisi Inovasi Kementerian Keuangan (KIKK) 2021 diselenggarakan dengan tujuan meningkatkan awareness dan membangun semangat berinovasi pejabat maupun pegawai Kemenkeu.

Untuk diketahui, laporan keuangan Kemenkeu 2020 dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LK BUN) memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.

Hasil tersebut 10 kali berturut-turut opini WTP dari BPK sejak tahun 2011. Demikian juga dengan LK BUN yang memperoleh opini WTP kelima secara berturut-turut sejak tahun 2016.

Meski demikian, BPK masih memberikan catatan-catatan perbaikan dalam bentuk rekomendasi. Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menindaklanjuti secara serius temuan oleh BPK berdasarkan rekomendasi yang diberikan. Dengan demikian, pengelolaan keuangan negara akan semakin berkualitas.

“Ini adalah PR (pekerjaan rumah) kita bersama, bagaimana menggiring inovasi-inovasi ini bisa menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan juga lebih baik bagi pelayanan publik,” tutup Wamenkeu Suahasil.