Pemerintah dan DPR Sepakati Postur Sementara APBN 2022: Pendapatan Negara Naik Rp5,5 Triliun

JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan bahwa telah terjadi kesepakatan sementara dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022.

Dalam rapat kerja hari ini yang tidak disiarkan secara terbuka itu dicapai komitmen awal beberapa asumsi dasar untuk tahun depan.

Pertama, menyepakati pertumbuhan ekonomi 5,2 persen year-on-year (y-o-y). Kemudian inflasi 3 persen (y-o-y), nilai tukar rupiah Rp14.350 perdolar AS, suku bunga SBN 10 tahun 6,8 persen, harga minyak mentah Indonesia 63 dolar AS per barel.

Lalu, lifting minyak 703.000 barel perhari, dan lifting gas 1,03 juta barel setara minyak per hari.

Sedangkan target pembangunan pada 2022 disepakati sebagai berikut, tingkat kemiskinan 8,5-9,0, tingkat pengangguran 5,5-6,3, gini ratio 0,376-0,378.

Selanjutnya, indeks pembangunan manusia 73,41-73,46, nilai tukar petani 103-105, dan nilai tukar nelayan 104-106.

Satu hal yang menarik adalah proyeksi pendapatan negara pada tahun depan diyakini naik dari asumsi dasar sebelumnya sebagaimana telah disampaikan Presiden dalam Sidang Paripurna Agustus lalu.

“Target pendapatan negara dalam postur sementara APBN 2022 sebesar Rp1.846,1 triliun. Target ini meningkat Rp5,5 triliun dari RAPBN 2022,” kata Ketua Banggar DPR Said Abdullah dalam keterangannya seperti yang dilansir laman resmi Kemenkeu, Selasa, 14 September.

Rencananya, peningkatan dana tersebut akan dialokasikan ke sejumlah sektor.

“Pemanfaatan untuk tambahannya, belanja negara Rp5,5 triliun untuk tambahan belanja pendidikan mandatory Rp1,1 triliun dan tambahan belanja non pendidikan Rp4,4 triliun diantaranya masuk di dalamnya ESDM, perindustrian, kesehatan, kemudian TIK dan lain-lain,” papar Said.

Sebagai informasi, dalam postur sementara APBN 2022 disepakati pendapatan negara Rp1.846,1 yang terdiri atas penerimaan perpajakan Rp1.510 triliun dari penerimaan pajak Rp1.265 triliun dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp245 triliun serta penerimaan negara bukan pajak Rp335,6 triliun.

Dari sisi belanja negara tercatat Rp2.714,2 triliun terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp1.943,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa Rp770,4 triliun.

Dengan demikian defisit anggaran Rp868 triliun atau 4,85 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan keseimbangan primer Rp462,2 triliun.

“Itulah yang saya bacakan hasil kesepakatan panja A yang menjadi postur sementara APBN Tahun 2022,” tutup Ketua Banggar Said Abdullah.