Sri Mulyani: Dana PEN Bukti Pemerintah Responsif dan Adaptif dalam Tangani Pandemi COVID-19

JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan alokasi belanja Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan bukti komitmen negara dalam melindungi warga masyarakat secara responsif dari dampak pandemi COVID-19. Menurut dia, anggaran PEN dapat terus berkembang sesuai dengan dinamika yang terjadi pada saat itu.

“Program PEN ini tidak merupakan sesuatu yang langsung dari ditetapkan dari awal secara lengkap, namun pemerintah terus melakukan adaptasi dan fleksibilitas,” ujarnya saat menjadi pembicara di Seminar Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) yang disiarkan secara virtual, Selasa, 31 Desember.

Menkeu menambahkan, meski pagu anggaran cukup dinamis namun pemerintah telah menetapkan sejumlah sektor yang menjadi sasaran prioritas. Pertama adalah pilar kesehatan. Diikuti kemudian perlindungan sosial (perlinsos), program prioritas, dukungan UMKM dan korporasi, serta yang terakhir insentif usaha.

“Pagu (PEN) tahun ini bahkan melonjak sesudah terjadinya varian delta COVID-19. Total anggaran penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi meningkat menjadi Rp744 triliun rupiah,” tuturnya.

Dikatakan oleh Menkeu, awalnya pemerintah hanya memproyeksi anggaran yang bakal terpakai sebesar Rp400 triliun.

“Ini adalah bukti kita terus melakukan adaptasi dan fleksibilitas dalam menangani COVID-19,” tegasnya.

Sebagai informasi, realisasi anggaran PEN hingga akhir Agustus 2021 adalah sebesar Rp340,84 triliun atau setara dengan 45,8 persen dari pagu yang disediakan.

Secara terperinci, penyerapan di sektor kesehatan tercatat sebesar 34 persen atau Rp80,48 triliun. Lalu, perlinsos 55 persen atau Rp102,69 triliun, dukungan UMKM dan korporasi Rp48 triliun atau 29 persen, program prioritas 44 persen atau Rp52,3 triliun, serta insentif usaha Rp56,7 triliun atau 50,3 persen.