Pandemi COVID-19 Belum Usai, Jokowi Tekankan APBN 2022 Harus Responsif dan Fleksibel
Presiden Jokowi (foto: dokumentasi Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD)

Bagikan:

JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan pandemi COVID-19 hingga saat ini belum juga berakhir. Bahkan, Jokowi memprediksi di 2022 mendatang kondisi yang dihadapi Indonesia masih penuh dengan ketidakpastian.

Tak hanya itu, Jokowi mengatakan Indonesia juga harus bersiap menghadapi tantangan global lainnya, seperti ancaman perubahan iklim, peningkatan dinamika geopolitik, serta pemulihan ekonomi global yang tidak merata. 

"Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir. Di tahun 2022, kita masih akan dihadapkan pada ketidakpastian yang tinggi," tuturnya dalam Pidato Pengantar RUU APBN Tahun Anggaran 2022 Beserta Nota Keuangan, Senin, 16 Agustus.

Karena itu, kata Jokowi, anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun 2022 harus antisipatif, responsif, dan fleksibel merespons ketidakpastian.

"Namun  tetap mencerminkan optimisme dan kehati-hatian," katanya.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan, APBN berperan sentral untuk melindungi keselamatan masyarakat dan sekaligus sebagai motor pengungkit pemulihan  ekonomi. Sejak awal pandemi COVID-19, kata Jokowi, APBN juga telah digunakan sebagai perangkat kontra-siklus atau countercyclical.

"Mengatur keseimbangan rem dan gas, mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi masyarakat rentan, dan sekaligus mendorong kelangsungan dunia usaha," ucapnya.

Strategi tersebut, kata Jokowi, membuahkan hasil. Mesin pertumbuhan yang tertahan di awal pandemi sudah mulai bergerak. Di kuartal II-2021, ekonomi Indonesia mampu tumbuh 7,07 persen dengan tingkat inflasi yang terkendali di angka 1,52 persen secara tahunan atau year on year (YoY).

Jokowi berharap capaian tersebut terus dijaga  momentumnya. Sebab, reformasi struktural harus terus diperkuat.

"UU Cipta Kerja, Lembaga Pengelola Investasi, dan Sistem OSS Berbasis Risiko adalah lompatan kemajuan yang dampaknya bukan hanya pada  peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, tapi juga pada penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan," jelasnya.